Terima Lima Audiensi, Ketua DPRD Lampung: Serap Aspirasi Masyarakat

Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar menerima audiensi lima organisasi dan kelompok masyarakat untuk menyerap aspirasi serta memperkuat komunikasi publik.

Terima Lima Audiensi, Ketua DPRD Lampung: Serap Aspirasi Masyarakat
Foto: Istimewa

BANDAR LAMPUNG — Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar menerima audiensi lima organisasi dan kelompok masyarakat di Kantor DPRD Lampung, Selasa (6/10/2026).

Lima pihak yang melakukan audiensi yakni Komite Sepak Bola Mini Indonesia (KSBMI), Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), Berita Antara, serta Pewarta Dalam Jaringan Wartawan (Taring).

Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi organisasi, mahasiswa, dan kelompok profesi menyampaikan aspirasi serta masukan sesuai kepentingan masing-masing.

Ahmad Giri mengatakan audiensi menjadi salah satu sarana bagi DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

“Setiap masukan yang disampaikan menjadi bahan bagi DPRD dalam menjalankan fungsi representasi, pengawasan, legislasi, dan penganggaran sesuai kewenangan,” kata Ahmad Giri.

Menurut dia, komunikasi terbuka antara DPRD dan masyarakat perlu terus dibangun agar kebijakan pemerintah daerah dapat menjawab kebutuhan publik.

Ia memastikan setiap aspirasi yang disampaikan akan dikaji sesuai ketentuan dan kewenangan DPRD. Masukan yang relevan dapat menjadi bahan dalam pembahasan kebijakan maupun pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Komunikasi yang terbuka perlu terus dijaga agar kebijakan daerah tidak hanya bersifat administratif, tetapi dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat yang nyata,” ujarnya.

Dalam rangkaian audiensi tersebut, Ahmad Giri didampingi Kepala Bagian Aspirasi, Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Lampung Hendri Atmajaya.

DPRD Lampung berharap komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat dapat terus berlangsung secara konstruktif. Aspirasi yang disampaikan diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat pelayanan publik dan pembangunan daerah.