Proyek Rigid Beton Bandar Sari–Payung Rejo Mandek, Warga Ancam Portal Jalan

LAMPUNG TENGAH – Kelanjutan pembangunan jalan rigid beton ruas Bandar Sari–Payung Rejo, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng), menuai polemik. Ketidakjelasan pembayaran dan administrasi proyek oleh pemerintah daerah membuat kontraktor mempertanyakan kepastian kelanjutan pekerjaan.

Di sisi lain, Aliansi Masyarakat dari tujuh kampung di Kecamatan Padang Ratu menyatakan kekecewaannya. Warga bahkan mengancam akan memortal akses jalan Bandar Sari–Payung Rejo jika pembangunan tersebut tidak dilanjutkan.

Kontraktor proyek, Suyono Lee, mengatakan pihaknya mempertanyakan kepastian kontrak pekerjaan yang telah ditandatangani bersama Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Lampung Tengah.

Menurut dia, penandatanganan kontrak merupakan dasar hukum pelaksanaan pekerjaan sehingga persoalan administrasi dan ketersediaan anggaran seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

"Semua pekerjaan itu diawali dengan kontrak antara dinas dan penyedia jasa. Begitu kontrak telah ditandatangani, itu sudah sah di mata hukum. Bagaimana proses administrasi di dalamnya, saya tidak ingin tahu apakah itu ada dana atau tidak ada dana," kata Suyono, Kamis (12/11/2026).

Ia mempertanyakan keputusan pemerintah daerah yang menggelar tender proyek jalan sepanjang 5,8 kilometer tersebut jika persoalan anggarannya belum jelas.

"Kalau ada enggak ada anggarannya kenapa berani menggelar tender? Kalau ada anggarannya kenapa dibuat berlarut-larut. Padahal saat penandatanganan, uang muka kan ada. Uang muka itu sarana untuk memulai pengerjaan," ujarnya.

Suyono mengungkapkan, pihaknya telah melakukan persiapan pekerjaan, termasuk mobilisasi peralatan ke lokasi proyek di Kampung Mojokerto, Kecamatan Padang Ratu. Ia mengklaim progres persiapan fisik telah mencapai 25 persen.

Menurut dia, ketidakjelasan kelanjutan proyek membuat pihaknya harus menanggung biaya mobilisasi peralatan dan pekerjaan yang telah dilakukan.

Karena itu, Suyono berencana melayangkan surat kepada Dinas BMBK dan Bupati Lampung Tengah I Komang Koheri untuk meminta kepastian status kontrak serta penyelesaian administrasi proyek.

"Kalau distop bagaimana perhitungan uang yang sudah keluar ini. Kalau ingin dilanjutkan bagaimana komitmen dan realisasinya. Kontrak ini kan saya tandatangani dengan dinas di Pemkab Lamteng, bukan di warung kopi," tegasnya.

Sementara itu, kekecewaan juga disampaikan Aliansi Masyarakat dari tujuh kampung di Kecamatan Padang Ratu. Mereka menilai ketidakpastian pembangunan jalan tersebut kembali merugikan masyarakat yang telah lama menantikan perbaikan akses transportasi.

Perwakilan aliansi, Asep Sumantri, mengatakan warga kecewa karena pemerintah daerah belum memberikan kepastian mengenai kelanjutan proyek.

"Kami sangat kecewa dengan sikap pemerintah daerah yang justru merugikan kami masyarakat tujuh kampung jika proyek ini sampai tidak dilanjutkan," kata Asep.

Ia menyebut masyarakat telah melihat langsung kesiapan kontraktor, termasuk peralatan yang sudah ditempatkan di lokasi pekerjaan. Karena itu, warga berharap pemerintah segera memberikan kepastian agar pembangunan tidak kembali tertunda.

Asep juga mengingatkan bahwa Bupati Lampung Tengah I Komang Koheri sebelumnya telah menjanjikan perbaikan jalan tersebut dilaksanakan pada November 2026.

Jika pembangunan tidak dilanjutkan, aliansi masyarakat mengancam akan memortal akses jalan sebagai bentuk protes.

"Jangan kami dibohongi terus-menerus dengan rencana perbaikan jalan. Padahal Pak Bupati sendiri yang berjanji kepada kami kalau jalan ini akan diperbaiki bulan ini juga," ujarnya.

Senada, perwakilan aliansi lainnya, Ajmain, menyatakan masyarakat juga mempertimbangkan mengerahkan massa ke Kantor Pemkab Lampung Tengah untuk meminta kepastian langsung kepada pemerintah daerah.

Menurut Ajmain, kerusakan jalan yang telah berlangsung selama puluhan tahun berdampak terhadap aktivitas ekonomi, mobilitas, hingga kesehatan masyarakat.

Ia menilai kondisi tersebut membuat warga di wilayahnya tertinggal dibandingkan kampung lain yang telah menikmati akses jalan lebih baik.

"Kami merasakan tertinggal secara ekonomi jika dibandingkan kampung lainnya yang jalannya sudah bagus. Untuk kesehatan, sudah berapa banyak keluarga kami yang terdampak akibat jalan jelek ini, seperti terkena infeksi paru-paru dan sesak napas," ungkapnya.

Masyarakat berharap Pemkab Lampung Tengah segera memberikan kejelasan mengenai kelanjutan pembangunan ruas Bandar Sari–Payung Rejo agar persoalan infrastruktur yang telah lama dikeluhkan warga tidak kembali berlarut-larut.