Di Demosi Perusahaan, Lima Sekuriti PT KJP Ngadu ke DPRD Tulangbawang Barat

Di Demosi Perusahaan,  Lima Sekuriti PT KJP Ngadu ke DPRD Tulangbawang Barat
Foto: Rosid/monologis.id

TULANGBAWANG BARAT - Lima sekuriti PT Komering Jaya Perdana (KJP) mendatangi kantor DPRD Tulangbawang Barat, Lampung.

Para sekuriti itu mengadukan nasib mereka yang di demosi sepihak oleh pihak perusahan karena kehadiran anggota keamanan baru yang berasal dari outsourcing.

Adirsan selaku pengawas keamanan menceritakan, mereka telah bekerja belasan tahun di perusahaan pengolahan getah karet di Suku Tulungsawo, Tiyuh (Desa) Panaragan, Kecamatan Tulangbawang Tengah, Kabupaten Tulangbawang Barat didemosi ke KJP Terbanggi, Lampung Tengah.

Kelima sekuriti itu mengaku telah didzolimi oleh pihak perusahaan.

“Permasalahan berawal saat terdapat tenaga keamanan baru dari Outsourcing dengan didampingi dua orang oknum mengaku dari kesatuan Marinir yang datang ke Depo KJP Panaragan,” ungkap Adirsan didampingi anggotanya Sepriyadi, Deswanto, Rustam Efendi, dan Acimijaya.

"Mereka datang langsung ingin mengisi kekosongan kami, ada beberapa tenaga keamanan itu yang baru, didampingi katanya dari anggota Marinir atas nama Koptu Edi dan Aan, mereka mengatakan kalau kami diganti personil baru," imbuh Adirsan, Selasa (27/6/2023)

Keputusan demosi yang disampaikan memicu kemarahan, lantaran sebelumnya tidak pernah ada teguran baik lisan atau tertulis yang mengatakan bahwa karyawan keamanan melakukan kesalahan.

"Kami hanya dapat informasi bahwa sejak 26 Juni 2023 pihak perusahaan memutuskan kami di demosi ke KJP Terbanggi, dengan posisi kerja biasa, tempat menimbang karet, dengan alasan kami diganti karena kami sudah seringkali melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti absensi, padahal kami tidak pernah merasa dan bahkan dari perusahaan juga belum pernah ada teguran ke kami, buktinya kami masih diberi penghargaan berupa sertifikat kurban" jelasnya.

Dia mengaku mendatangi kantor DPRD untuk mengadukan kejadian yang menimpa mereka, dan meminta anggota legislatif sebagai wakil rakyat agar dapat memanggil pihak perusahaan atau pihak-pihak terkait guna dilakukan mediasi.

Lantaran adanya pergantian mendadak, memicu ketegangan antara karyawan yang telah belasan tahun bekerja di KJP dengan kedua oknum yang diduga anggota Marinir tersebut sebagai utusan yang diduga dari pihak PT Petir Tujuh Delapan Gemilang yang berkantor di Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Menurut Aan dan Edi pihaknya tidak mengetahui jika di PT KJP masih ada yang bekerja menjalankan tugas sebagai sekuriti, pihaknya hanya mendapatkan informasi bahwa penempatan personilnya telah dapat mulai menjalankan bertugas.

"Saya hanya bertugas sebagai pembina, melatih sekuriti yang ada. Karyawan lama itu tahu dengan saya. Kami tidak tahu jika masih ada yang bekerja sebagai keamanan di perusahaan. Kami kira sudah kondusif, ternyata tidak. Kami hanya pihak ketiga yang ditugaskan manajemen perusahaan untuk menempat personil sekuriti kami saja. Kami tidak tahu kalu ada persoalan seperti yang terjadi. Mohon untuk dipahami kami anggap ini sebagai silaturahim" kata Aan dan Edi saat di mediasi di rumah warga yang berada didepan perusahaan KJP.

Buntut penolakan karyawan yang bertugas belasan tahun tersebut yang merupakan masyarakat setempat, sejumlah hewan kurban yang dihadiahkan kepada empat sekuriti KPJ di Tulung Sawo akan dikembalikan kepada pihak manajemen perusahaan.

"Kalau dalam sertifikat kurban bunyinya penghargaan kepada kami karena telah menjalankan tugas dengan baik, tapi manajemen perusahaan menyerahkannya kepada masyarakat seolah-olah kurban program CSR. makanya hewan kurban itu sekarang sudah dikembalikan lagi dan diamankan didalam perusahaan" kata Sepriyadi selaku sekuriti.

Sejumlah karyawan sekuriti PT KJP yang hendak di demosi itu, berharap pemerintah daerah melalui DPRD Tulangbawang Barat dapat memperjuangkan nasibnya, pasalnya diduga Perusahaan yang berkantor pusat di Terbanggi itu sering memperlakukan karyawan dengan trik pemindahan secara sepihak.

"Kami duga ini trik menajemen perusahaan agar kami tidak nyaman sehingga kami menyerah dan mundur, sehingga hak-hak kami tidak diberikan sepenuhnya. Kalau disuruh milih lebih baik kami di PHK dan diberikan hak kami, dari pada kami dari sekuriti kemudian di pindahkan jauh dari keluarga dan justru jadi pekerja yang bukan keahlian kami. Kami minta semua masalah perusahaan ini di usut," pungkasnya.