Buntut Kritik Keras Bagi-bagi Proyek DAK Diknas, Anggota DPRD Lampung Utara Diancam

Buntut Kritik Keras Bagi-bagi Proyek DAK Diknas, Anggota DPRD Lampung Utara Diancam
Rahmat Hartono didampingi Ketua PWI Lampura saat konferensi pers | Foto: Riki Antoni/monologis.id

LAMPUNG UTARA – Anggota DPRD Lampung Utara Rahmat Hartono mengaku mendapat ancaman usai dirinya memberikan interupsi pada paripurna DPRD terkait Kepala Inspektur Lampung Utara yang diduga mengatur pembagian proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pendidikan.

Rahmat mengungkapkan, dirinya mengalami tindak pidana pengancaman, dan perlakuan tidak menyenangkan dari oknum anggota DPRD Lampung Utara inisial N.

Dia lalu melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Lampung Utara yang tertuang dalam laporan nomor STPL/202/B-1/VI2023/SPKT / POLRES LAMPUNG UTARA / POLDA LAMPUNG.

Rachmat Hartono menjelaskan jika dirinya merasa sangat dirugikan dan malu atas tindakan yang dilakukan rekan sejawatnya yang juga anggota DPRD Lampung Utara tersebut.

“Menindaklanjuti peristiwa yang terjadi di (sidang) paripuna DPRD  tadi, dimana saya interupsi bahwa ada DAK(Dana Alokasi Khusus) di Lampung Utara. Dibagi-bagikan oleh Kabid,” jelasnya saat mengadakan Konferensi pers di Kantor PWI, Kamis (22/06/2023).

Namun selanjutnya terjadi silang pendapat mengenai persoalan lain yakni terkait apakah akan diberikan tanggapan dari fraksi-fraksi di DPRD Lampung Utara atas LKPj Bupati yang disampaikan saat itu. Sehingga sidang paripurna terpaksa ditunda, untuk negosiasi antarfraksi dan pimpinan.

“Saat itu ada (fraksi) yang menanggapi ingin menyampaikan pandangan umum, ada juga yang nggak. Sehingga terjadi deadlock maka sidang diskor dan dilanjutkan rapat di ruang sekretariat,”imbuh Rachmat.

Saat rapat di ruang sekretariat, lanjut Rachmat, ada anggota DPRD yang tidak setuju dengan interupsi dirinya mempermasalahkan soal pekerjaan proyek di Dinas Pendidikan tersebut.

”Saat itu oknum anggota DPRD tadi, menyatakan sekretaris (Disdik) adalah istrinya, dan kepala dinasnya masih saudaranya dan pada saat itulah dia mengeluarkan ancaman-ancaman kepada saya,”jelasnya.

Meski begitu, lanjut Rachmat, dirinya tidak begitu menggubris dan menganggap perkara tersebut telah selesai. Mengingat ditempat tersebut ada para pimpinan DPRD dan perwakilan fraksi yang tentunya memiliki hak yang sama.

“Kalau caci maki dan ancaman-ancaman tapi  kita tidak gubris itu berharap selesai sampai disitu sudah diselesaikan disitu namun setelah sidang paripurna selesai dan hendak pulang terjadi kembali keributan," ungkap Rahmat.

Rahmat melanjutkan ternyata oknum DPRD tadi yang komplian dalam ruang rapat dengan mengundang sanak saudaranya untuk mengancam.

"Saya hanya mendengar perkataan yang tidak enak dikeluarkan mereka dan terkait bukti sedang kita upayakan, tapi kalau saksi banyak yang lihat, bahkan Ketua BK (Badan Kehormatan) dan Ketua DPRD juga ada. Bahkan, sempat saling dorong dengan Pol-PP karena mereka ingin masuk ruang sidang paripurna tersebut,” katanya.

Terpisah, Ketua DPRD Lampung Utara Wansori ketika dimintai keterangan menjelaskan bahwa permasalahan debat itu memang hal yang biasa bagi anggota dewan.

"Biasa itu perbedaan pendapat namun sudah kondusif kok" pungkas Wansori.