Ubah Perda Pajak dan Retribusi, Pemkab Lampung Selatan Pertimbangkan Daya Beli
Pemkab Lampung Selatan mengusulkan perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah untuk mengoptimalkan PAD dengan tetap menjaga daya beli masyarakat dan iklim investasi.
WANDI
LAMPUNG SELATAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan mengusulkan perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perubahan tersebut diarahkan untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) tanpa mengabaikan daya beli masyarakat dan keberlangsungan dunia usaha.
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 itu disampaikan Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, dalam Rapat Paripurna DPRD Lampung Selatan, Rabu (11/11/2026).
Egi menegaskan, kebijakan pajak dan retribusi daerah tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan. Regulasi yang disusun juga harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat, memberikan kepastian hukum, serta menjaga iklim usaha dan investasi di daerah.
Menurutnya, penyempurnaan Perda Nomor 1 Tahun 2024 diperlukan agar pengaturan pajak dan retribusi tetap selaras dengan perkembangan kebijakan fiskal nasional, ketentuan perundang-undangan, serta kebutuhan pelayanan masyarakat.
"Perubahan ini merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi Kementerian Keuangan terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Karena itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap sejumlah substansi agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujarnya.
Dalam rancangan perubahan tersebut, sejumlah substansi akan disesuaikan, mulai dari ketentuan pajak daerah berdasarkan hasil evaluasi pemerintah pusat hingga penyempurnaan pengaturan objek dan tarif pajak serta retribusi.
Pemkab Lampung Selatan juga mengarahkan perubahan regulasi untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah melalui penambahan dan penyempurnaan objek retribusi.
Sektor yang menjadi perhatian antara lain pelayanan kesehatan, kebersihan, pemanfaatan aset daerah, kualitas lingkungan, serta penggunaan ruang jalan untuk infrastruktur dan jaringan telekomunikasi.
Meski membuka peluang optimalisasi penerimaan dari berbagai sektor, Egi mengingatkan agar kebijakan tersebut tetap disusun secara proporsional. Peningkatan PAD, menurutnya, harus berjalan seimbang dengan kemampuan masyarakat, daya beli, keberlangsungan usaha, dan iklim investasi.
Karena itu, ia mengharapkan pembahasan Raperda dilakukan secara terbuka dengan mempertimbangkan pandangan, saran, dan masukan dari DPRD maupun perangkat daerah terkait.
"Kami berharap melalui penyampaian Raperda ini, pembahasan dapat berlangsung secara terbuka. Berbagai pandangan, saran, dan masukan sangat diperlukan untuk menyempurnakan materi yang telah diajukan," katanya.
Raperda tersebut dijadwalkan dibahas bersama DPRD Kabupaten Lampung Selatan dan perangkat daerah terkait pada 12–16 November 2026.
Pembahasan itu akan menjadi tahap untuk mengkaji substansi rancangan agar regulasi yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sekaligus mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat.
Egi berharap proses pembahasan berjalan konstruktif dan menghasilkan kebijakan yang mampu memperkuat kemandirian keuangan daerah tanpa mengesampingkan kepentingan masyarakat.
Melalui perubahan regulasi tersebut, Pemkab Lampung Selatan berharap pajak dan retribusi dapat menjadi instrumen untuk memperkuat pembiayaan pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik, dengan tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan pendapatan daerah dan kemampuan ekonomi masyarakat.
