DPRD Lampung Selatan Setujui Raperda Aset Daerah dan Penyelenggaraan Jalan
DPRD Lampung Selatan menyetujui dua Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Penyelenggaraan Jalan dalam rapat paripurna, Rabu (11/11/2026).
WANDI
LAMPUNG SELATAN – Seluruh fraksi DPRD Kabupaten Lampung Selatan menyetujui dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Penyelenggaraan Jalan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Persetujuan bersama tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Lampung Selatan di ruang rapat paripurna setempat, Rabu (11/11/2026).
Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, mengatakan persetujuan kedua Raperda itu bukan sekadar penyelesaian tahapan pembentukan regulasi, melainkan menjadi awal tanggung jawab bersama untuk memastikan aturan tersebut diterapkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurut Egi, setiap Perda harus memiliki nilai guna dan mampu menjawab kebutuhan daerah. Karena itu, pelaksanaan regulasi perlu mendapat perhatian yang sama pentingnya dengan proses pembentukannya.
“Saya terus menekankan kepada perangkat daerah terkait agar menjadikan regulasi ini sebagai landasan untuk meningkatkan disiplin perencanaan, ketertiban pengelolaan, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya,” ujar Egi.
Ia menegaskan, keberhasilan sebuah Perda tidak hanya diukur dari proses pembentukannya, tetapi juga dari efektivitas penerapan dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Terkait Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, regulasi tersebut diharapkan memperkuat tata kelola aset pemerintah agar lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan aset yang optimal dinilai penting untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik.
Sementara itu, Raperda Penyelenggaraan Jalan diharapkan menjadi landasan dalam pengelolaan infrastruktur jalan yang lebih terencana dan berkelanjutan. Dengan regulasi tersebut, pembangunan dan penyelenggaraan jalan diharapkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah serta mendukung aktivitas masyarakat.
Egi juga berharap sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD terus terjaga dalam menghasilkan kebijakan yang berkualitas, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia mengingatkan agar setiap kebijakan yang telah disepakati diterjemahkan ke dalam program dan langkah konkret, sehingga tidak berhenti sebagai aturan tertulis.
“Semoga sinergi yang terbangun antara pemerintah daerah dan DPRD terus menjadi kekuatan dalam menghadirkan kebijakan yang berkualitas, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung Selatan,” katanya.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Lampung Selatan Erman Yusneli, didampingi Wakil Ketua II A. Benny Raharjo dan Wakil Ketua III Bella Jayanti.
Sebanyak 39 anggota DPRD hadir dalam rapat tersebut, sedangkan 10 anggota lainnya tidak hadir dengan keterangan satu orang sakit dan sembilan orang izin.
Melalui persetujuan bersama ini, Pemkab Lampung Selatan berharap tata kelola aset daerah semakin akuntabel dan penyelenggaraan jalan lebih terarah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
