PPK Pesisir Barat Harus Profesional dan Berintegritas

PPK Pesisir Barat Harus Profesional dan Berintegritas
Foto: Novan Erson/monologis.id

PESISIR BARAT-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung meminta Badan Ad Hoc Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Pesisir Barat untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 dapat bekerja secara profesional dan berintegritas.

Demikian dikatakan Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Lampung Antonius Cahyalana disela-sela kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) penguatan kapasitas dan orientasi tugas anggota PPK dalam pilkada serentak 2024, di Aula Hotel Sartika Pekon Seray Kecamatan Pesisir Tengah, Kamis (16/5/2024) malam.

Antonius mengatakan bahwa tiga indikator yang dapat menjadi kunci suksesnya pelaksanaan pilkada, diantaranya sukses penyelenggara, sukses penyelenggaraan, dan sukses hasil.

"Hari ini dengan terlaksananya pelantikan PPK bisa dikatakan sukses penyelenggara," ucapnya.

Menurut Antonius, para anggota PPK terlantik sebelumnya sudah menjalani beberapa tahapan seleksi dalam proses rekrutmen PPK.

"Artinya para anggota PPK terlantik merupakan para sosok yang benar-benar terpilih serta dipercaya memiliki kemampuan untuk dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dalam proses pelaksanaan pilkada. Hal itu tentu menjadi dasar untuk bisa suksesnya penyelenggaraan pilkada," jelas Antonius.

"Dengan sukses penyelenggaraan akan diikuti juga dengan sukses hasil. Dimana para pemimpin yang terpilih merupakan pemimpin yang sesuai dengan harapan masyarakat," imbuhnya.

Untuk tercapainya tiga indikator dimaksud, Antonius meminta jajaran PPK Pesisir Barat menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. "Maka dari itu diminta agar para PPK terlantik harus menjalankan tugasnya dengan profesional dan berintegritas," pinta Antonius.

Bahkan Ia juga mengingatkan agar PPK tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan aturan yang dapat mempengaruhi hasil dalam proses pelaksanaan pilkada yang memberikan keuntungan bagi pihak atau calon tertentu.

"Jika ada oknum PPK, atau Panitia Pemungutan Suara (PPS), atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang coba-coba berbuat tindakan yang bertentangan dengan aturan, maka bisa dipastikan hal tersebut akan diproses lebih lanjut yang tidak menutup kemungkinan bisa dijatuhi sanksi pidana," tegas Antonius.