Pj Bupati Tulangbawang Barat Ungkap Tujuh Fokus Pembangunan dan Capaian Indikator Makro 2023 dalam Musrenbang RKPD 2025
Aprizal Aris Mananda
TULANGBAWANG BARAT–Penjabat (Pj) Bupati Tulangbawang Barat, Lampung, M. Firsada, mengungkapkan tujuh fokus pembangunan yang akan menjadi sorotan utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 di Kabupaten Tulangbawang Barat.
Dalam acara yang berlangsung di Aula Lantai III Pemkab setempat, Rabu (27/3/2024), Firsada menyoroti peningkatan SDM berkarakter adaptif dan inovatif, produktivitas sektor ekonomi unggulan, infrastruktur, penanggulangan kemiskinan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, kehidupan masyarakat yang aman, dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Selain itu, Firsada juga membahas capaian indikator makro pembangunan Kabupaten Tulangbawang Barat 2023, termasuk pertumbuhan ekonomi yang meningkat menjadi 4,53%, penurunan tingkat pengangguran terbuka, dan peningkatan indeks pembangunan manusia.
Dalam RKPD 2025, lanjutnya, ditetapkan target indikator makro pembangunan mencakup pertumbuhan ekonomi, inflasi, PDRB perkapita, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia, dan indeks Gini.
Firsada juga mendorong seluruh pimpinan dan aparatur perangkat daerah untuk memiliki visi ke depan, terintegratif, dan inovatif, serta mengintegrasikan pembangunan lintas sektor dengan memperhatikan usulan masyarakat hasil Musrenbang kecamatan.
Menurutnya, Hal ini diharapkan akan menjadikan penyelenggaraan pembangunan tahun 2025 lebih terarah, terukur, akuntabel, dan mampu mengatasi permasalahan strategis yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat Tulangbawang Barat secara tepat dan strategis.
Dalam konteks ini, Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Drs. Intizam, yang mewakili Gubernur Lampung, menekankan pentingnya musrenbang sebagai momentum untuk mendengarkan dan mengakomodir program-program yang dibutuhkan masyarakat.
Dia juga mengingatkan agar tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah daerah, provinsi, dan pusat selaras serta sejalan, dengan optimasi dan sinergi sebagai kunci keberhasilan. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan pembangunan juga dianggap penting untuk ditingkatkan.
“Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD tahun 2025 menjadi ajang penting untuk menghasilkan perencanaan yang berdampak positif bagi kemajuan masyarakat dan Daerah,”ungkapnya.
Dirinya menambahkan, dalam upaya menetapkan fokus kebijakan pembangunan Pemkab Tulangbawang Barat perlu memperhatikan sejumlah pilar pembangunan diantaranya,
1. Pilar Ekonomi meliputi.,Transformasi ekonomi menjadi keniscayaan untuk dilakukan di daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Transformasi.
2. Pembangunan Pilar Sosial masih dibutuhkan percepatan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan fokus terhadap komposit pendidikan yakni Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Strategi dan inovasi perlu dilakukan dalam upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana prasarana pendidikan antara lain dengan memperluas cakupan Kejar Paket B dan C.
3. Pilar Hukum dan Pemerintahan meliputi percepatan Reformasi Birokrasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan pembangunan nasional. Birokrasi yang baik, bersih, sederhana dan fleksibel serta didukung oleh tata kelola yang efektif dan SDM aparatur yang berkualitas akan menghasilkan pelayanan publik yang prima. Mewujudkan itu semua perlu komitmen dan kerjasama yang baik di setiap jenjang pemerintahan.
4. Pilar kewilayahan meliputi Aksesibilitas dan Konektivitas antar-wilayah yang belum optimal. Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi dan Kabupaten masih terkendala terbatasnya kemampuan pembiayaan penanganan ruas jalan.
“Sesuai arahan Menteri Dalam Negeri RI dalam rangka penyusunan RKP Tahun 2025, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian agar pembangunan dapat terlaksana dengan baik, diantaranya, Perencana yang berintegritas dan memuliakan efisiensi, Pembangunan berorientasi hasil, Tingkatkan PAD untuk kemandirian Fiskal, Mewujudkan pemerintahan yang ramah investasi dan Pendidikan dan kesehatan jalan menuju kesejahteraan serta Pelayanan publik untuk mewujudkan keadilan,”pungkasnya.(ADV)
