Pemkab Pesisir Barat Gelar Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan di Dua Lokasi

PESISIR BARAT-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat (Pesibar), Lampung menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tingkat kecamatan untuk penyusunan RKPD Tahun 2025 di dua lokasi terpisah, Selasa (18-2-2025).

Musrenbang RKPD tingkat kecamatan titik pertama di Aula Kecamatan Way Krui yang diikuti oleh Kecamatan Way Krui dan Karya Penggawa, dengan dibuka langsung oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Syaifullah.

Titik kedua yakni digelar di Balai Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan diikuti oleh Kecamatan Pesisir Selatan dan Ngambur, dengan dibuka langsung oleh Pj. Sekkab, Jon Edwar.

Masing-masing lokasi dihadiri Staf Ahli Bupati, para camat, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Uspika, serta diikuti seluruh Peratin dan aparatur pemerintah pekon masing-masing kecamatan.

Dalam sambutan Bupati, Agus Istiqlal, yang disampaikan Kepala Bappelitbangda, Syaifullah, menyampaikan bahwa musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan musrenbang pekon untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Pekon. Dengan demikian sinergitas dan sinkronisasi pembangunan antara pekon dan kabupaten dapat terjalin dan tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan pekerjaan.

"Kegiatan ini untuk mendengarkan dan membahas secara simultan usulan prioritas dari kecamatan. Usulan merupakan aspirasi yang mewakili kebutuhan dari seluruh warga kecamatan, bukan parsial dari satu atau dua pekon semata," kata, Syaifullah.

"Sebab itu agar camat dapat melakukan filterisasi terhadap usulan yang masuk, dan epada perangkat daerah secara cepat diharapkan dapat langsung memberikan tanggapan terhadap usulan dimaksud," imbuh Syaifullah.

Menurut Syaifullah, Pemkab Pesibar menyadari bahwa tantangan pembangunan daerah dari tahun ketahun semakin berat, termasuk kemampuan daerah dalam pendanaan pembangunan di seluruh kecamatan yang meliputi berbagai bidang pembangunan. Maka menjadi peran para camat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan keterbatasan fiskal daerah yang secara langsung menyebabkan pembangunan di kecamatan tidak dapat dilaksanakan secara serentak, namun akan terus diupayakan dapat dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.

"RKPD Tahun 2026 dengan tema Pemantapan Ekonomi Daerah dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia adalah tahun kelima dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Diharapkan pada tahun mendatang merupakan keberlanjutan dari pelaksanaan pembangunan Tahun 2025 dalam upaya pencapaian visi Terwujudnya Pesisir Barat yang Amanah, Maju, dan Sejahtera," tandasnya.

Syaifullah juga menekan seluruh OPD untuk dapat mencatat dan memverifikasi dengan baik usulan prioritas kecamatan, seluruh peratin dapat menyusun perencanaan dan penganggaran pekon dengan akuntabel dan bertanggung jawab dalam upaya peningkatan kemandirian pekon. "Dan kepada seluruh elemen masyarakat untuk dapat meningkatkan kewaspadaan dalam mitigasi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu," tukas Syaifullah.

Sementara itu dilokasi terpisah, Pj. Sekkab, Jon Edwar menyampaikan bahwa, musrenbang ini merupakan agenda tahunan yang sangat strategis dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan. Forum tersebut menjadi wadah untuk berdiskusi, menyampaikan aspirasi, dan menyusun prioritas pembangunan yang akan menjadi dasar dalam penyusunan RKPD  kecamatan.

"Pembangunan yang efektif dan berkelanjutan harus berangkat dari kebutuhan riil masyarakat. Oleh karena itu, dalam musrenbang ini, mari bersama-sama membahas berbagai usulan pembangunan yang telah disusun dari tingkat Pekon. Usulan tersebut mencakup berbagai sektor, seperti infrastruktur, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, serta aspek lainnya yang mendukung peningkatan kesejahteraan," ujar Jon Edwar.

Jon juga berharap partisipasi aktif dari seluruh peserta dalam menyampaikan pemikiran, aspirasi, dan masukan yang konstruktif. "Dengan demikian, hasil musrenbang benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan prioritas pembangunan," tukas Pj. Sekda, Jon Edwar.