Manajemen ASN Tulangbawang Barat Masih Rendah
Aprizal Aris Mananda
TULANGBAWANG BARAT-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai sektor manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) Tulangbawang Barat saat ini masih menunjukkan persentase yang rendah dibandingkan sektor lainnya.
Penilaian tersebut berdasarkan Monitoring Center for Prevention (MCP) yang dilakukan KPK.
Untuk itu, KPK mengadakan rapat konsolidasi bersama Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat untuk meninjau dan meningkatkan tata kelola delapan sektor utama di daerah setempat.
“Masih ada waktu hingga Januari 2025 untuk mencapai target yang ditetapkan oleh KPK,” ujar Kepala Inspektorat Tulangbawang Barat, Prana Putra, Kamis (7-11-2024).
Dalam rapat tersebut dibahas delapan area prioritas yang harus diperhatikan, yaitu perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, estimasi pajak, perizinan, pengawasan, manajemen aset, dan manajemen ASN.
Pada 2023, Tulangbawang Barat mencatat capaian sebesar 84 persen. Dengan sisa waktu yang tersedia, Prana optimis Tulangbawang Barat dapat memenuhi target yang ditetapkan. Penutupan penilaian akhir akan dilaksanakan pada 10 Januari 2025.
“Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Tulangbawang Barat,” pungkasnya.
