Lampung Bidik Juara Championship TP2DD 2026 Tingkat Sumatera
Lampung menargetkan posisi puncak Championship TP2DD 2026 setelah hanya finis peringkat lima tahun lalu. Digitalisasi keuangan jadi kunci perbaikan kinerja.
REDAKSI
BANDARLAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung memasang target ambisius dalam transformasi digital keuangan daerah dengan membidik posisi teratas ajang Championship TP2DD 2026 tingkat Sumatera. Target ini muncul setelah capaian tahun sebelumnya dinilai belum optimal.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan percepatan digitalisasi transaksi keuangan daerah menjadi fokus utama guna meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan anggaran. Hal itu disampaikan dalam High Level Meeting finalisasi pengisian Championship TP2DD 2026 di Bank Lampung, Selasa (21/4/2026).
“Seluruh transaksi keuangan daerah harus beralih ke sistem non-tunai yang terintegrasi dan transparan,” kata Mirza.
Langkah ini sekaligus menjadi respons atas hasil Championship TP2DD 2025, di mana Lampung berada di peringkat kelima dari 10 provinsi se-Sumatera. Posisi tersebut menjadi bahan evaluasi untuk mendorong perbaikan menyeluruh, terutama pada aspek proses dan output yang masih dinilai lemah.
Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menyoroti hasil heatmap tahun sebelumnya yang menunjukkan ketimpangan antara capaian outcome yang sudah baik, namun belum diimbangi optimalisasi proses dan pelaporan.
“Masih ada kekurangan dalam penginputan data dan progres kegiatan. Ini harus diperbaiki agar hasilnya maksimal,” ujar Jihan.
Pemprov Lampung mengandalkan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) sebagai motor utama transformasi, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Lampung sebagai pengelola Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
Salah satu instrumen yang diandalkan adalah aplikasi Saibara (Satu Aplikasi Belanja Retribusi Daerah), yang digunakan untuk mengintegrasikan pembayaran retribusi secara digital. Sistem ini diharapkan mampu memperkuat transparansi sekaligus mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pemprov juga menekankan bahwa digitalisasi tidak sekadar mengejar penilaian kompetisi, melainkan membangun fondasi tata kelola keuangan modern yang berkelanjutan.
Batas akhir pengumpulan dokumen penilaian TP2DD melalui sistem SIP2DD ditetapkan pada 24 April 2026, menjadi penentu kesiapan Lampung dalam mengikuti ajang tersebut.
Dengan strategi percepatan ini, Lampung optimistis mampu memperbaiki peringkat sekaligus memperkuat sistem keuangan daerah yang lebih akuntabel dan berbasis digital.
