Kejar Penurunan Angka Kemiskinan, Pj Bupati Tulangbawang Barat Instruksikan Jajaran Buat Terobosan

TULANGBAWANG BARAT– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulangbawang Barat, Lampung,  menetapkan target penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem mulai 2023 sampai dengan 2026.

Untuk mengejar target tersebut, Penjabat (Pj) Bupati Tulangbawang Barat, M Firsada, meminta seluruh jajarannya untuk terus membuat terobosan program yang terintegrasi melalui kolaborasi dan intervensi lintas sektoral terutama di sektor pendidikan, kesehatan, sosial, perekonomian dan infrastruktur.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2022, tercatat angka kemiskinan di Tulangbawang Barat sebesar 7,44 persen atau sekitar 20.720 jiwa, pada persentase terendah kedua di Provinsi Lampung.

Saat ini, angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Tulangbawang Barat pada 0,91 persen atau sekitar 2.540 jiwa, angka ini menempati posisi terendah ketiga di Provinsi Lampung.

"Dari 9 kecamatan di Tulangbawang Barat, 3 kecamatan menyumbang angka kemiskinan ekstrem terbesar di antaranya, Kecamatan Tulangbawang Tengah dengan persentase penduduk yang masuk kategori miskin ekstrem sebesar 23,38% atau sebanyak 594 jiwa, Kecamatan Tumijajar dengan persentase sebesar 12,36% atau sebanyak 314 jiwa berikut nya Lambu Kibang pada angka persentase sebesar 11,22% atau sebanyak 285 jiwa," ungkap Firsada para rapat koordinasi (rakor) penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem berbasis tiyuh (desa), di Ruang Rapat Bupati, Rabu (6/9/023).

Firsada menguraikan, untuk target angka kemiskinan 2023 sebesar 7,3 persen. Kemudian pada 2024 sebesar 7,15 persen, 2025 sebesar 7 persen dan tahun 2026 turun menjadi 6,85 persen.

“Sedangkan untuk target angka kemiskinan ekstrem, 2023 ditargetkan menurun menjadi 0,45 persen, selanjutnya di tahun 2024 dan seterusnya angka kemiskinan ekstrim ditargetkan menjadi 0 persen dan ini  sesuai arahan presiden Republik Indonesia,"ujarnya

Firsada mengungkapkan, problematika kemiskinan memiliki beragam faktor penyebab yang kompleks, oleh karenanya diperlukan keterlibatan intervensi lintas sektor dengan penanganan yang spesifik sesuai dengan karakteristik masing-masing lokus wilayah.

"Salah satu upaya dalam rangka penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Tulangbawang Barat telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)," terangnya

Dia berharap, TKPKD dan pemerintah tiyuh mampu memetakan sumber-sumber utama kemiskinan ekstrem dan juga potensi sumber daya yang dapat mempercepat penanggulangan kemiskinan ekstrem tersebut. Dan juga, dapat memonitor pelaksanaan program kerja OPD yang berkontribusi langsung dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem lalu secara simultan memonitor juga mengawal pemerintah tiyuh dalam  penyusunan  Rencana Kerja Pemerintah Tiyuh (RKP) yang memberikan prioritas tinggi pada penanganan kemiskinan ekstrem.

"Mudah-mudahan semua langkah dan program intervensi dari TKPKD, baik yang melalui program kerja OPD di lingkup Pemkab Tulangbawang Barat maupun kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, dapat berjalan efektif dan tepat sasaran sesuai dengan skala prioritas serta target yang ditetapkan secara signifikan," tutupnya.

Sementara itu,  Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung, Zaidirina mengatakan, Tulangbawang Barat menjadi salah satu daerah di Lampung yang menjadi lokus prioritas percepatan penurunan kemiskinan yang persentase terangkai dalam koordinasi penyelenggaraan Roadshow Tim Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Lampung tahun 2023.

Zaidirina menjelaskan, hal itu sebagai bentuk sinergitas pelaksanaan penanggulangan program kemiskinan antara Pemerintah Provinsi Lampung melalui TKPK Provinsi Lampung dengan Pemerintah Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung melalui TKPKD Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung.

Tulangbawang Barat menjadi daerah terendah kedua dalam upaya penurunan kemiskinan di 2022 yaitu sebesar 7,44 persen, hanya kalah dari Kabupaten Mesuji (6,84 persen), kemudian untuk persentase kemiskinan ekstrem juga menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 2,36 persen di tahun 2020 menjadi 0,91 persen di tahun 2022.

"Hasil positif ini perlu diperluas dalam pelaksanaan program/kegiatan prioritas Kabupaten Tulangbawang Barat lainnya agar dapat memaksimalkan hasil yang didapat, khususnya pada Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia," kata Zaidirina.

Rakor dihadiri Ketua BPN, Kepala BPJS, Ketua Baznas, seluruh Kepala Satker dan Camat se-Kabupaten Tulangbawang Barat.