Eva Dwiana Sentil Ketimpangan Perempuan Indonesia
Wali Kota Bandar Lampung menegaskan semangat Kartini masih relevan di tengah ketimpangan gender yang belum sepenuhnya teratasi. Akses pendidikan hingga partisipasi perempuan jadi sorotan.
Nurbaiti
BANDAR LAMPUNG – Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, menyoroti masih lebarnya ketimpangan perempuan di berbagai sektor saat memimpin upacara peringatan Hari Kartini di Lapangan Pemerintah Kota, Selasa (21/4/2026).
Dalam amanatnya, Eva menegaskan bahwa semangat perjuangan Raden Ajeng Kartini tidak cukup sekadar dikenang, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan dan praktik pembangunan yang berpihak pada perempuan.
“Semangat Kartini masih relevan hingga hari ini. Perempuan harus terus diberi ruang untuk berperan dalam pembangunan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pendidikan menjadi fondasi utama pemberdayaan perempuan, sebagaimana yang telah diperjuangkan Kartini sejak masa lalu. Namun, tantangan saat ini dinilai semakin kompleks, mulai dari ketimpangan akses hingga rendahnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan.
Data nasional menunjukkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2024 berada di angka 91,85, sementara Indeks Ketimpangan Gender (IKG) masih di level 0,421. Angka tersebut mencerminkan kesenjangan yang masih terjadi, terutama dalam aspek kesehatan, ekonomi, dan politik.
Partisipasi perempuan di jabatan manajerial baru mencapai sekitar 35,02 persen, sementara keterwakilan di parlemen masih di kisaran 22,48 persen. Di sektor ketenagakerjaan, tingkat partisipasi perempuan juga tertinggal dibandingkan laki-laki.
“Ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan ruang pengambilan keputusan harus terus diperluas,” tegas Eva.
Selain itu, ia juga menyoroti persoalan sosial seperti masih adanya praktik pernikahan usia dini serta perempuan yang melahirkan di luar fasilitas kesehatan.
Menurutnya, pemerintah telah berupaya memperkuat pemberdayaan perempuan melalui berbagai kebijakan, termasuk dalam kerangka pembangunan nasional yang menempatkan kesetaraan gender sebagai prioritas.
Namun, ia menegaskan upaya tersebut tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari dunia usaha, akademisi, media, hingga masyarakat.
“Perempuan harus menjadi subjek pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat,” ujarnya.
Eva menambahkan, peringatan Hari Kartini harus menjadi momentum untuk memastikan perempuan memiliki akses, partisipasi, dan kendali yang setara dalam menentukan masa depan mereka.
