Bawaslu Lampung Bahas Penguatan Demokrasi dan Pengawasan Partisipatif Bersama Korwil II PP GMKI

Bawaslu Lampung Bahas Penguatan Demokrasi dan Pengawasan Partisipatif Bersama Korwil II PP GMKI
Foto: Istimewa/bawaslu lampung

BANDARLAMPUNG-Bawaslu Provinsi Lampung menerima audiensi Koordinator Wilayah II Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) di kantor Bawaslu Provinsi Lampung, Rabu (27-8-2025). 

Pertemuan ini menjadi ruang dialog penting dalam membahas penguatan demokrasi, khususnya melalui keterlibatan generasi muda dalam pengawasan partisipatif.

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P. Panggar, menyampaikan apresiasi atas inisiatif audiensi yang dilakukan GMKI. Menurutnya, sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu selalu membuka ruang kerja sama dengan berbagai pihak, terutama organisasi mahasiswa yang memiliki kepedulian terhadap demokrasi.

“Puji syukur kita dapat bersilaturahmi. Sebagai suatu lembaga, Bawaslu sangat terbuka dengan kerja sama selama itu positif dan sejalan dengan visi dan misi pengawasan pemilu,” kata Iskardo.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pemilu merupakan instrumen utama untuk menjaga kelangsungan demokrasi di Indonesia. Namun, tantangan besar saat ini adalah sikap apatis yang muncul di kalangan masyarakat, terutama anak muda.

“Banyak anak muda mempertanyakan apa perlunya pemilu, padahal Indonesia ini negara demokrasi dengan asas Pancasila. Salah satu penyebabnya karena masyarakat belum merasakan secara nyata efek dari pemilu. Kondisi ini akhirnya membuka ruang bagi musuh besar demokrasi, yakni politik uang dan intimidasi,” tegas Iskardo.

Dalam audiensi tersebut, Dwiki Simbolon, Ketua Koordinator Wilayah II PP GMKI, menyampaikan terima kasih atas penerimaan Bawaslu Lampung. GMKI, kata Dwiki, sedang menyiapkan program strategis untuk membangun kesadaran demokrasi di kalangan generasi muda.

“Fokus kajian kami adalah bagaimana merencanakan demokrasi khususnya bagi anak muda atau Gen Z. Kami memiliki rencana pada tahun 2026 untuk membangun sekolah kepemiluan. Karena itu, kami datang ke Bawaslu Lampung untuk meminta arahan dan kolaborasi,” ujar Dwiki.

Ia berharap, Bawaslu Lampung dapat berperan sebagai mentor sekaligus pengawas dalam perencanaan dan pelaksanaan sekolah kepemiluan tersebut. Menurutnya, keberadaan sekolah ini akan menjadi wadah pendidikan politik yang berkelanjutan menuju pemilu 2029 yang lebih baik.

“Kami berharap Bawaslu Lampung dapat membimbing kami dalam realisasi rencana ini. Kami mengapresiasi bahwa meski pemilu sudah selesai, Bawaslu tetap konsisten mengedukasi masyarakat dan aktif melalui berbagai platform, termasuk media sosial,” tambahnya.

Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, Imam Bukhori, juga menekankan pentingnya sinergi antara lembaga pengawas pemilu dengan mahasiswa. Menurutnya, peran aktif organisasi seperti GMKI menjadi jembatan yang menghubungkan semangat pengawasan dengan kebutuhan demokrasi di masyarakat.

“Bawaslu sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas peranan teman-teman GMKI dan aktivis lainnya. Luar biasa sekali bahwa dari jauh hari sudah merencanakan sekolah kepemiluan untuk mengedukasi publik,” kata Imam.

Ia menilai langkah GMKI untuk mempersiapkan sekolah kepemiluan merupakan bentuk kontribusi nyata dalam memperkuat demokrasi, bukan hanya di Lampung tetapi juga dapat menjadi inspirasi di daerah lain.

“Saya percaya adik-adik sekalian dan para aktivis adalah jembatan penting dalam menyukseskan proses demokrasi di negeri ini. Kolaborasi semacam ini harus terus kita jaga,” pungkasnya.