Warga Keluhkan Tiga Tahun Terdaftar PKH Hanya Sekali Terima Sembako
Master Admin
PALEMBANG - Sedikitnya 10 kepala keluarga di RT 42 RW 03 Kelurahan Karang Anyar, Kota Palembang, Sumatera Selatan telah tiga tahun terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) hanya sekali menerima bantuan sembako dari pemerintah.
Padahal ditengah kondisi pandemi COVID-19 sekarang ini, warga sangat berharap agar pemerintah memberikan bantuan sembako.
"Saya biasanya, berjualan jajanan anak-anak di SD Negeri 143 Karang Anyar untuk mencukupi kebutuhan hidup karena suami hanya bekerja sebagai petugas kebersihan tetapi sejak sekolah diliburkan kini tidak bisa lagi berdagang," kata salah satu warga yang terdaftar aktif sebagai KPM, Ernawati ketika dihubungi, Kamis (23/04).
Dia menyebutkan, sebenarnya sejak tahun 2017 telah terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Sejahtera (PKH) tetapi sampai kini hanya sekali mendapat bantuan sembako dengan membeli kepada agen yang telah ditunjuk pemerintah.
“Namun, bantuan itu hanya sekali berikutnya ketika ingin kembali mencairkan bantuan sembako saldo di rekening bank pemerintah yang dimilikinya kosong akibatnya sampai kini hanya sekali saja mendapatkan sembako. Kartu Keluarga Sejahtera yang menjadi bukti diri sebagai KPM masa berlakunya dari Juli 2017 sampai Februari 2022,” ujar dia.
Ernawati menambahkan, pihaknya sudah berulangkali menanyakan ke kelurahan terkait masalah tersebut bersama tetangganya yang lain. Tetapi selalu dengan jawaban yang sama mereka mengaku tidak tahu tanyakan kepada pendamping PKH saja.
"Kami juga mengutus perwakilan ke Dinas Sosial Palembang untuk meminta kejelasan terkait kenapa kartu dan ATM tidak berfungsi, petugas di Dinsos juga tidak menjawab dengan jelas," kata dia.
Hal senada diucapkan Amran (35) warga yang kini menganggur karena tidak adalagi proyek pembangunan yang mempekerjakannya kalau sempat sebelum merebak wabah COVID-19 sudah mendaftarkan sebagai penerima PKH tetapi dengan berbagai alasan bahkan ancaman petugas kelurahan akhirnya membatalkan pengurusan pendaftaran PKH.
"Kami sangat membutuhkan bantuan pemerintah, sudah tiga bulan saya menganggur anak istri kadang kesulitan untuk mendapatkan makanan karena bekerja tak ada lowongan bantuan juga tidak diterima baik dari pemerintah pusat maupun Pemkot Palembang,," kata dia.
Amran berharap secepatnya warga yang memang seharusnya menerima bantuan dari program pemerintah segera mendapatkan.
"Sebelum wabah saja kami sudah sulit mencari nafkah, apalagi saat ini meskipun masih ada warga yang menarik becak meskipun tak ada penumpang," ujar dia.
Sementara Kepala Dinas Sosial Kota Palembang sampai Kamis sore tidak bisa dikontak karena ketika dihubungi melalui telpon genggam sama sekali tidak diangkat.
