Wakil Bupati Maybrat Kukuhkan TPPS dan Desiminasi Hasil Audit Kasus Stunting

MAYBRAT - Wakil Bupati Maybrat Markus Jitmau mengukuhkan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan Desiminasi Hasil Audit Kasus Stunting Kabupaten Maybrat, Papua Barat, Jumat (19/8/2022).

Adapun TPPS yang dikukuhkan terdiri dari beberapa OPD yakni, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Tim Penggerak PKK, Dinas Sosial, Dinas Pertanian dan Perkebunan, termasuk beberapa organisasi kemasyarakatan lainnya. Pada kesempatan tersebut mereka melakukan penandatanganan komitmen bersama.

Markus Jitmau atas nama pemerintah Maybrat menyambut baik dan mendukung sepenuhnya program penuntasan kasus Stunting di Maybrat. Menurut dia, stunting atau gizi buruk merupakan persoalan penting dan serius pada dewasa ini. Sehingga tim yang telah dikukuhkan diharapkan dapat bekerja keras dan bersinergi bersama semua pihak untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Jitmau juga ingin tim penurunan stunting harus komitmen mengejar target seperti diamanatkan oleh pemerintah melalui perpres nomor 72 tahun 2021. Dimana target penurunan angka stunting harus 14 persen di 2024 mendatang untuk setiap daerah di seluruh Indonesia.

"Dan yang berikut kepada seluruh kampung dan aparatnya supaya dalam perencanaan muskam harus program ini dimasukan dan ditetapkan anggarannya bersama dengan mereka kelompok gizi yang ada di tingkat kampung," kata Jitmau.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat Philmona M. Yarollo menyampaikan terima kasih atas dukungan Pemerintah Kabupaten Maybrat dalam hal percepatan penurunan angka stunting sehingga mampu membawa Maybrat menduduki peringkat kedua di Papua Barat dengan nilai 34,5 persen, setelah Kabupaten Fak-Fak.

Ia mengatakan, stunting merupakan program prioritas yang harus ditindaklanjuti berjenjang dari pusat hingga ke daerah sesuai amanat perpres nomor 72 tahun 2021 yang sasarannya adalah calon pengantin, ibu hamil, ibu-ibu menyusui, dan anak-anak balita.

Philmano juga mengatakan, tim percepatan penurunan stunting ini sudah terbentuk di seluruh Papua Barat, dan telah menjalin kerja sama dengan 7 Perguruan tinggi di Papua Barat guna mengatasi masalah stunting. Ia berharap tim yang terbentuk di Maybrat harus kerja ekstra agar bisa berhasil mencapai target yang telah ditentukan Pemerintah, yakni 14 persen angka penurunan stunting pada 2024.

Menurutnya, upaya percepatan penurunan angka stunting tidak sekedar tanggung jawab BKKBN, namun perlu dukungan dari semua lintas sektor yang ada di Maybrat, baik tingkat Kabupaten, distrik bahkan kampung-kampung.

Ia mengatakan, pihaknya akan terus melakukan pendamping terhadap tim yang telah dibentuk terikait berbagai program yang dilaksanakan dalam rangka penuntasan kasus stunting.

"Kami juga tidak sekedar hanya menjalankan program tapi ada punya dukungan dana dengan dana dana seperti DAK dari pemerintah daerah melalui OPD yang ada untuk mendukung sarana prasarana yang ada, termasuk dana-dana operasional, untuk mendukung pelayanan KB maupun penanganan Stunting, khusus di Maybrat kami juga sudah membentuk tim pendamping keluarga di 259 Kampung yang terdiri dari bidan, kader keluarga, dan juga kader KB, kami pada prinsipnya akan terus berikan pendamping dan advokasi kepada mereka," ujar Yarollo.

Sementara, Kepala BKKBN Kabupaten Maybrat, Nikanor Kocu berharap adanya kerjasama yang baik dari OPD yang terlibat dalam tim untuk dapat menurunkan angka stunting dari 34,5 menjadi target yang ditentukan yakni 14 persen.

"Kemarin yang delapan aksi konvergensi kita urutan kedua untuk Provinsi Papua Barat, dari hasil itu kami komitmen dengan lintas sektor yang ada untuk terus menurunkan angka stunting di Kabupaten Maybrat," tutup Nikanor.

Turut hadir pada kegiatan tersebut, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat, Kepala Bapeda Maybrat, Kepala BKKBN Kabupaten Maybrat, Dandim 1809/Maybrat, serta tamu undangan lainnya, termasuk Perwakilan Bangda dari Kemendagri RI, Hanura Talib yang memberi sosialisasi terkait pemetaan dan analisis situasi program stunting.