Wagub Lampung Minta Permasalahan Stunting Ditangani Serius

BANDARLAMPUNG – Wakil Gubernur (Wagub) Lampung Chusnunia menekankan bahwa permasalahan stunting harus ditangani secara serius karena stunting bukan hanya tentang masalah gagal tumbuh secara fisik. Lebih dari itu, stunting dapat mematikan masa depan seorang anak bahkan sebelum ia tumbuh dewasa.
“Karena stunting mengindikasikan kemampuan kognitifnya. Padahal human capital sangat menentukan keberhasilan pembangunan,†ujar Chusnunia saat membuka rapat koordinasi tim audit stunting kabupaten/kota se-Lampung di Hotel Emersia Bandarlampung, Rabu (12/10/2022).
Wagub menyatakan, permasalahan stunting ini sangat berpengaruh pada masa depan bangsa Indonesia.
"Persoalan stunting ini juga menentukan keberhasilan atau masa depan bangsa Indonesia. Bila nyaris 24% anak Indonesia stunting, artinya 24% kekuatan pembangunan Indonesia di masa depan terancam hilang. Sehingga kita harus bergerak bersama agar tidak ada berapa persen-pun masa depan anak hilang akibat stunting,"ujarnya.
Salah satu terobosan BKKBN dalam menurunkan prevalensi stunting di Indonesia melalui pendampingan keluarga, pendampingan dilakukan berkesinambungan mulai dari calon pengantin, ibu hamil dan pasca persalinan serta bayi hingga usia dua tahun.
“Dengan pendampingan yang melekat pada Keluarga diharapkan semua faktor risiko stunting dapat diidentifikasi sejak dini dan dilakukan upaya untuk meminimalisir faktor risiko tersebut,†ujarnya.
Masih kata Wagub, berbagai upaya menurunkan prevalensi stunting di setiap Kabupaten/kota menemui beragam dinamika dan problematika yang unik, khas, dan kasuistik. Dari pemahaman ini maka diperlukan treatments dan intervensi aksi yang lebih detail, spesifik, serta intens.
"Diperlukan kegiatan khusus secara berkala dalam rangka mengelola, menelusuri kesulitan serta mendapatkan solusi jika terdapat kendala," ungkapnya.
Wagub juga menyampaikan bahwa konvergensi dalam percepatan penurunan stunting ini mudah diucapkan tetapi tidak mudah direalisasikan. Membutuhkan komitmen, kerja keras, dan kesediaan para pihak untuk mengesampingkan kepentingannya demi mencapai tujuan bersama. Program, kegiatan dan anggaran diharapkan akan saling melengkapi, sehingga intervensi yang diberikan betul-betul diterima oleh rumah tangga sasaran.