Tolak DOB, Aksi Mahasiswa dan Rakyat Papua Dihadang Aparat

MANOKWARI – Ratusan Mahasiswa Universitas Papua (Unipa) dan masyarakat yang tergabung dalam solidaritas mahasiswa dan rakyat Papua menggelar aksi demo menolak pemekaran daerah otonomi baru (DOB) di tanah Papua dan Papua Barat.

Aksi damai berlangsung 13 hingga 14 April 2022 kemarin. Massa aksi yang hendak berorasi menuju kantor DPRD Papua Barat dihadang oleh pihak aparat keamanan.

Koordinator aksi, Bungsu Selak mengaku kecewa dengan sikap aparat yang semena-mena menutup dan membungkam ruang demokrasi.

Menurut Bungsu, pemekaran DOB di Papua dan Papua Barat sangat tidak pantas karena jumlah populasi orang asli Papua sudah semakin berkurang, dan wacana pemekaran hanya akan menguras dan merusak sumber daya alam di Papua.

"Maka itu kami sebagai penyambung lidah rakyat ingin melakukan aksi dengan membawakan aspirasi ini kepada DPR Papua Barat, dan kami berharap aspirasi yang kami sampaikan saat ini maupun yang sebelumnya harus ditindaklanjuti oleh DPR, kami menolak dengan tegas," tegas Bungsu.

Bungsu juga mengecam anggota DPR-RI asal Provinsi Papua, Yan Mandenas, dan tokoh Papua lainya yang selama ini gencar mengatasnamakan rakyat Papua lalu berbicara dan mendukung pemekaran daerah otonomi baru di Papua dan Papua Barat.

"Kami mahasiswa dan rakyat Papua, atasnama Tuhan, alam, dan tulang belulang mengutuk orang yang mengatasnamakan rakyat mendesak pemekaran daerah baru," tegasnya.

Koordinator lapangan (korlap) aksi, Very Darabi, menyatakan pihaknya terus melakukan aksi penolakan DOB karena pemerintah dinilai belum maksimal mensosialisasikan tentang manfaat dari pemekaran DOB kepada rakyat Papua dengan baik, termasuk keberlanjutan penerapan undang-undang otsus Papua.

"Undang-undang Otsus Papua kalau dilanjutkan, dan pemekaran daerah otonomi baru juga kalau dilakukan seharusnya ada sosialisasi yang baik oleh DPR Provinsi, DPR Kabupaten, dan MRP-PB kepada masyarakat, agar bisa melihat keinginan masyarakat itu seperti apa, karena undang2 otsus itu mengamanatkan bahwa orang Papua harus menjadi tuan diatas negerinya sendiri, tetapi kenyataannya tidak ada, pemerintah justru sewenang-wenang mengambil langkah sendiri lakukan pemekaran daerah baru," ujar Very menyesalkan.

"Jadi Kenapa kami mahasiswa selalu demo menolak pemekaran daerah otonomi baru, karena memang kami melihat langkah yang diambil pemerintah ini tidak sesusai dengan mekanisme, prosedur, dan tahapan-tahapan yang baik," tambah dia.

Salah satu orator, Nare, mengatakan aksi serupa sudah pernah dilakukan pada tanggal 3 februari dan 8 maret, namun aspirasi terkait penolakan DOB tersebut tidak pernah dindahkan oleh DPR kepada pemerintah pusat sampai sejauh mana.

Ia mengatakan, pihaknya akan terus melakukan aksi penolakan DOB dalam bentuk demo damai sampai pemerintah menjawab tuntutan mereka.

"Kami akan turun aksi lagi ke jalan dalam waktu yang tidak ditentukan jika pemerintah pusat tidak mendengar tuntutan kami," tutup Nare.