Tak Punya Hak Suara, Polisi Wajib Netral di Pilkakon Pringsewu

PRINGSEWU - Bid Propam Polda Lampung menggelar sosialisasi netralitas Polri dan PNS dalam pelaksanaan pemilihan kepala pekon (Pilkakon) serentak 2021 di Pringsewu.

Kegiatan yang berlangsung di aula pendopo Pringsewu, Sabtu (13/02) dihadiri oleh Kasubdit Wabprof AKBP Jumadi Sembiring, Kapolres Pringsewu AKBP Hamid Andri Soemantri dan diikuti Seluruh Pejabat Utama Polres Pringsewu, para Kapolsek serta Para Kanit jajaran Polres Pringsewu.

Dalam sambutanya Hamid Andri Soemantri meminta kepada seluruh personel Polri yang terlibat dalam pengaman gelaran Pilkakon serentak kabupaten Pringsewu untuk menjaga netralitas.

“Saya minta kepada personel agar jaga netralitas, bagi yang punya saudara dan sedang mencalonkan diri dalam Pilkakon, personel jangan sekali-kali turut serta didalamnya,” ujar Hamid.

Selanjutnya dia juga mengatakan bahwa anggota Polri tidak mempunyai hak suara dalam Pilkakon dan dalam pelaksanaan pengamanan ia menekankan bahwa personel Polri tidak diperkenankan membawa senjata api.

“Personel Polri tidak mempunyai hak pilih dan hanya sebagai petugas pengaman saja,” jelasnya.

“Selain itu saya tekankan dalam pelaksanaan pengaman agar personel Polri jangan sampai melakukan pelanggaran dan kembali saya tehaskan tidak ada personel Polri yang membawa senjata api saat pengamanan pilkakon,” tambah Hamid.

Sementara itu Kasubdit Wabprof Bid Propam Polda Lampung AKBP J Sembiring mengungkapkan bahwa gelaran Pilkakon ini sangat syarat dengan konflik sosial, untuk itu ia mengharapkan agar anggota Polri jangan under estimit.

“Para Kapolsek harus bisa menjaga kondusifitas diwilayahnya, jangan sampai Polisi malah menjadi trouble maker,” ungkapnya.

Dia berpesan agar seluruh anggota Polres Pringsewu melakukan pencegahan dini terhadap potensi kerawanan konflik dalam pelaksanaan pilkakon serentak yang akan segera berlangsung tersebut

“Lakukan deteksi dini, jangan sampai mata pilih nantinya berbeda. Ada pemilih impor. karena dalam Pilkakon tidak ada unsur KPU ataupun Bawaslu. Jangan sampai ada pemilih kiriman atau bayaran” jelasnya.

Menurutnya, antisipasi kerawanan tersebut bisa mensukseskan pesta demokrasi tingkat pekon.

“Jangan sampai pesta demokrasi ini dinodai oleh orang orang yang tidak bertanggung jawab” pungkasnya. (Azs)