Survey Charta Politika: Kondisi Perekonomian Buruk dan 54% Publik Ingin PPKM di Akhiri
DEDI ROHMAN
JAKARTA – Charta Politika sebuah Lembaga dan konsultan politik ternama milik Yunarto Wijaya telah melakukan survey secara nasional dalam menilai beberapa hal terkait persepsi publik. Survei dilakukan pada tanggal 12 – 20 Juli 2021 melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Jumlah sampel sebanyak 1200 responden, yang tersebar di 34 Provinsi. Metodologi yang digunakan adalah metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error ±(2.83%) pada tingkat kepercayaan 95%.
Pada survei ini juga menyajikan tren dari data hasil survei yang diperoleh pada survei lapangan periode 20-27 Februari 2020, serta data hasil survei menggunakan telepon yang dilakukan pada periode 1-8 Mei 2020, 6-13 Juni 2020, 6-12 Juli 2020, 26-29 Januari 2021, 24-28 Februari 2021, dan 20-24 Maret 2021 untuk melihat dinamika perubahan persepsi publik selama masa pandemi Covid-19.
Terkait penangangan pandemi COVID19 oleh pemerintah, dalam survey kali ini ada sekitar 62,40% merasa puas sedangkan 34,1% tidak puas dan sebanyak 3,5% tidak menjawab.
Charta politika juga mencoba menggambarkan persepsi publik soal permasalahan apa saja yang menurut masyarakat paling pokok yang harus diselesaikan
Dalam survey kali ini didapatkan lima persoalan pokok yang bisa jadi persepsi sebagain besar masyarakat dari 20 persoalan yang dipaparkan. Persoalan pertama adalah bagaimana menangani masalah pandemi ini sebesar 31,5%, harga kebutuhan pokok mahal 22,1 %, kemudian sulitnya lapangan pekerjaan 11.9%, infrastruktur jalan raya yang tidak memadai 4,3%, harga dan biaya berobat Kesehatan mahal 4,2%.
Sedangkan terkait kondisi perekonomian saat ini persepsi masyarakat dalam survey ini menilai kondisinya sangat buruk sebanyak 65,9% sedangkan yang menilai sangat baik hanya 31,1%.
Meskipun kondisi perekonomian sangat buruk dinilai, namun masyarakat masih optimis terhadap ekonomi tahun mendatang tergambar sebanyak 60,5% optimis dan sebanyak 29% tidak optimis, kemudian 10.5% tidak memberikan jawaban.
Penilaian masyarakat terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi saat ini sangat buruk. Bahkan dibawah 50% masyarakat menilai sangat buruk tepatnya 47%.
Penangan Pandemi
Dalam hal penanganan pandemi covid19 kali ini penilaian publik relatif rendah karena berada dibawah 60%. Kemudian publik juga menilai atas data yang disajikan oleh pemerintah tergolong rendah tingkat kepercayaannya, ada sekitar 43,3% masuk dalam kurang percaya 37,1% dan tidak percaya sama sekali 6,2%. Meskipun ada yang cukup percaya sebanyak 48,6% dan yang sangat percaya 4,5%
Namun dalam penilaian penanganan dan kepercayaan akan data COVID19 dari pemerintah relatif rendah, akan tetapi tingkat penerimaan masyarakat pada vaksin cukup tinggi sejak januari 2021.
Terhadap Pemberlakuan PPKM sendiri masyarakat menilai bahwa mereka ingin PPKM segera di Akhiri sebanyak 54% dan dikembalikan pada program new normal. ada sekitar 20,8% yang ingin PPKM berlanjut hingga COVID19 menurun, serta 18,3% ingin ada pelonggaran PPKM. kemudian hanya 6,30% yang tidak memberikan jawaban.
