SPD: Pilih Pemimpin yang Tepat Janji, Jaringan Rakyat Miskin Kota: Tolak Politik Uang

BANDARLAMPUNG - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Solidaritas Pemuda Demokratik (SPD) Lampung Badri menegaskan, pemilihan Wali Kota Bandarlampung  pada 9 Desember 2020 mendatang penentu lahirnya pemimpin baru bagi warga Tapis Berseri.

“Sudah seharusnya pemimpin yang terpilih tidak sekadar menjadikan warga sebagai obyek politik dengan mengobral janji. Warga harus bersatu untuk memilih pemimpin yang pasti menepati janji-janji politiknya,” kata Badri, melalui siaran pers yang diterima monologis.id, Rabu (21/10)

Bukan sekadar janji-janji, kata dia, setiap calon Wali Kota harus bikin kontrak politik tertulis dengan warga dan bermaterai, supaya setelah duduk memimpin nanti, warga bisa menagihnya.

Badri menjelaskan, dengan membuat kesepakatan kontrak politik tertulis, Wali Kota terpilih tidak bisa lari dari tanggungjawab atas janji-janji politiknya dimasa kampanye karena rakyat punya dasar bukti sebagai dasar hukum untuk melakukan gugatan, apabila terjadi pengingkaran.

"Rakyat sudah cukup cerdas dan lelah dengan janji-janji indah yang dinyanyikan menjelang Pilwalkot. Pahitnya terasa setelah Pemimpin duduk di singgasana Balai Kota Bandarlampung," pungkas Badri.

Sementara, Ketua Jaringan Rakyat Miskin Kota, Heri Usman mengimbau kepada warga Kota Bandarlampung untuk untuk menolak politik uang dan tidak memilih calon pemimpin yang  membayar suara rakyat dengan uang pada Pilwalkot.

"Bersatu menolak politik uang harus dilakukan, demi terwujudnya demokrasi sejati dan menegakkan kedaulatan rakyat menuju masyarakat Kot Bandarlampung sejahtera," jelas Heri Usman.