Singgung Kasus di Sumsel, GML Ingatkan Pemprov Lampung Soal Pendirian BUMD
Master Admin
BANDARLAMPUNG - Ketua Ormas Gema Masyarakat Lokal (GML) Indonesia Provinsi Lampung Achmad Munawar mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penahanan terhadap mantan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Alex Noerdin atas dugaan kasus korupsi BUMD.
Dia menyebutkan, penahanan dan penangkapan mantan Gubernur Sumatera Selatan dan anggota DPR RI dari Fraksi Golkar itu dapat dijadikan contoh oleh pemangku kebijakan di Lampung. Mengingat ada BUMD di Lampung juga tersandung kasus hukum dan dugaan korupsi.
"Dugaan kasus korupsi Ketua DPD Partai Golkar Sumsel itu terkait pengelolaan BUMD. Ini harus dijadikan contoh Pemprov Lampung agar tidak terburu-buru dalam mendirikan lima BUMD baru yang saat ini sudah dalam tahapan pembahasan tingkat II di DPRD Lampung,” kata dia, Kamis (16/09).
Munawar menilai, rencana pembentukan lima BUMD baru saat ini kurang pas substansinya. Seharusnya Pemprov Lampung fokus terhadap penanganan COVID-19 dan laju pandemi yang menjadi concern nasional. Dia khawatir, pembentukan lima BUMD baru jadi polemik di masa yang akan datang.
"Jangan kemudian rencana pembentukan lima BUMD baru ini jadi polemik seperti di Sumatera Selatan. Di mana dalam 10 tahun total indikasi kerugian negara hampir Rp300 Miliar terkuak. Jangan hanya pembentukan BUMD sebagai alasan untuk bancakan uang rakyat. Sudahlah fokus saja terhadap 33 janji kerja dia pada saat ingin menjadi gubernur," kata dia.
Dia pun menyarankan, agar Pemprov Lampung memperbaiki BUMD yang ada ketimbang membentuk BUMD baru.
“Kan sudah punya instrumen pemerintahan seperti tenaga ahli, staf ahli gubernur bahkan semua OPD/kepala dinas di semua bidang ada jadi pembantu dia (Gubernur Lampung), tinggal dia arahkan bagaimana mengelola sumber daya yang ada di Lampung guna perbaikan perekonomian. Tunjuk pejabat yang jelas kapasitasnya bukan hanya yang sifatnya pencitraan saja,” sentil Munawar.
Menurutnya, dari pada untuk membentuk BUMD baru, alangkah lebih baik APBD yang merupakan uang rakyat digunakan untuk memulihkan ekonomi di tengah pandemi COVID-19.
Tak hanya itu, dia pun menyoroti anggota DPRD Lampung yang sebagian besar terkesan setuju dengan wacana pembentukan Lima BUMD. Dia menyebutkan terkesan seperti tukang stempel terhadap rencana usulan Pemprov Lampung.
"Seharusnya Dewan menjalankan fungsinya. Jangan kesannya seperti tukang stempel pemprov," kata dia.
