Sikap Antikritik Bupati Lampung Selatan Jadi Penilaian Masyarakat
REDAKSI
BANDARLAMPUNG – Pascadilantik menjadi bupati definitif Lampung Selatan pada Selasa (12/05), Nanang Ermanto menunjukkan sikap abuse of power atas kritik sejumlah media terkait pemberitaan penumpukan alat pelindung diri (APD) di rumah dinas Bupati Lampung Selatan, Lampung.
Sikap antikritik Nanang Ermanto dinilai berbagai kalangan akan berimbas pada minimnya kepercayaan warga terhadap kepemimpinan Nanang Ermanto sebagai Bupati Lampung Selatan.
“Pemutusan kerjasama publikasi beberapa media oleh Diskominfo Lampung Selatan menunjukkan karakter Nanang Ermanto sebagai pemimpin. Masyarakat yang akan menilai, apalagi dia kembali bakal pada Pilkada mendatang,” ungkap Wakil Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Provinsi Lampung, Putra Ramadhan, Kamis (14/05) malam, usai menerima aduan atau keluhan dari beberapa media yang kerjasamanya di putus.
Semestinya, kata Putra, kritikan ini bisa jadi masukan untuk Pemkab Lampung Selatan.
“Bukan malah langsung melakukan pemutusan kerjasama publikasi terhadap beberapa media yang diduga mengkritisinya," ucap Putra.
Oleh karena itu, ia berharap agar jurnalis bisa semakin meningkatan kinerja dalam mengawal dan mengawasi roda pemerintahan di kabupaten Lampung Selatan yang dipimpin Nanang Ermanto sesuai dengan UU Pers dan Kode Etik Jurnalis yang berlaku.
"Kita harus bersama-sama mengawasi roda pemerintahan ini agar bisa berjalan sebagaimana mestinya. Alasannya agar tidak ada asumsi ataupun dugaan penyimpangan anggaran. Mengingat adanya dampak pemutusan kerjasama publikasi seusai dikritisi," tegasnya.
Sementara, Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Lampung, Herman Batin, menilai kebijakan mendadak tersebut mencederai semangat transparansi dan kebebasan pers yang telah diperjuangkan dengan pengorbanan darah dan nyawa sejak Reformasi 1998.
“Dengan kata lan, JMSI Lampung mengecam kebijakan yang terkesan abuse of power,” tegas Pemimpin Redaksi rmollampung itu.
Menurutnya, wartawan yang termasuk garda terdepan dengan risiko terpapar juga berjuang untuk memberikan informasi terbaik, terakurat dan lainnya tentang pandemi COVID-19.
“Saat seperti ini, setidaknya, media yang telah bekerjasama pemberitaan dengan pemerintah dipertahankan, dana APBD untuk media jangan sampai dipotong apalagi diputus dengan alasan efisiensi dalam upaya penanggulangan COVID-19.
Dia menuturkan, masih banyak anggaran sektor lain yang jauh lebih besar , terutama yang bersifat fisik, untuk ditunda ketimbang memutus anggaran tak seberapa buat membantu media terus menjadi jendela informasi.
