Ruas Jalan Rusak, DPRD Lampung Utara Buka Suara
PRANATA RIANO
LAMPUNG UTARA - Banyaknya ruas jalan yang rusak di wilayah Kabupaten Lampung Utara berdampak pada kekecewaan sebagian besar kalangan. Tak terkecuali para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten setempat.
"Tentunya kami selaku anggota DPRD, khususnya Komisi III cukup kecewa dengan kondisi ini. Pembangunan hampir tidak ada," ungkap Joni Bedial, Ketua Komisi III DPRD Lampung Utara, Jumat (19/03).
Padahal sebelumnya, pihaknya telah melakukan perencanaan dan mengusulkan sejumlah program pembangunan pada tahun ini. Sayangnya program yang sudah direncanakan tersebut hingga kini belum dapat dilaksanakan sebagaimana diharapkan.
Terlebih apa yang diminta oleh pemerintah daerah mengenai sejumlah pembangunan telah didukung dan di backup penuh oleh pihak legislatif.
"Kita lihat saja bisa terlaksana atau tidak itu program. Kita tunggu saja nanti. Apalagi dengan banyaknya kondisi jalan-jalan rusak yang sama-sama bisa kita lihat. Harapan kita jelas, baik itu pemerintah Provinsi ataupun Daerah bisa lebih kooferatif dengan masyarakat," ujarnya.
Disinggung soal aksi warga yang baru-baru ini melakukan pemortalan jalan desa Nangkojajar menuju simpang Bernah Kotabumi Selatan. Ia mengaku, berdasarkan surat masuk yang disampaikan oleh masyarakat. Pihaknya telah memanggil dua satuan kerja yang memang mempunyai tanggung jawab kerja mengenai persoalan dimaksud.
"Tahun lalu, kami telah memanggil Dinas PUPR serta Dinas Perhubungan untuk menindaklanjuti persoalan itu. Secara bersamaan, kami meninjau langsung ke lokasi. Waktu itu jalan tersebut sudah kami tutup. Tiba-tiba ternyata telah di buka kembali," kata dia.
Ia pun menambahkan, bahwa pihaknya telah menanyakan kepada Dinas terkait mengenai apa yang menjadi alasan dibukanya kembali akses jalan tersebut. Kala itu, ia mendapati jawaban bahwasanya pembukaan jalan tersebut didasari atas permintaan pihak Provinsi.
"Padahal tahun ini sudah kami programkan ruas jalan itu sebesar Rp15 Miliar untuk dirigit dalam dana DAK. Tetapi, yang kami dengar Dinas PUPR tidak mendapatkan anggaran DAK. Informasi yang kami terima DAK yang di dapat hanya berkisar Rp1,5 atau Rp1,9 Miliar saja," kata dia.
Mengenai banyak kendaraan yang diketahui berasal dari perusahaan yang beroperasinal di wilayah tersebut. Dirinya mengatakan, sementara ini pihaknya memang tidak melakukan pemanggilan secara khusus.
"Sebab perusahaan tersebut telah memiliki perjanjian dengan pemerintah kabupaten. Salah satunya melalui dana CSR untuk membantu pembangunan di wilayah tersebut," pungkasnya.
