Rekomendasi New Normal Komnas Perempuan.
REDAKSI
JAKARTA - Berefleksi pada temuan-temuan dari hasil survei daring ini, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merekomendasi kepada pemerintah agar penerapan kebijakan normal baru (New Normal) mengintegrasikan perspektif hak-hak asasi manusia terutama kelompok-kelompok rentan perempuan dalam bencana.
Salah satu acuan yang dapat digunakan adalah Rekomendasi Umum CEDAW No. 37.
Komnas Perempuan mendorong integrasi berperspektif Hak Asasi Manusia (HAM) yang inklusif dan interseksional, dengan perhatian khusus pada perempuan, dalam penerapan kebijakan Normal Baru. Tanpa perhatian khusus tersebut, kebijakan Normal Baru dapat mengakibatkan kerentanan baru pada kondisi kehidupan perempuan, termasuk pada kekerasan.
Rekomendasi Komnas Perempuan kepada pemerintah tersebut, di antaranya:
Penerapan kebijakan new normal harus lebih komprehensif integrasi dengan aspek lainnya selain kesehatan dan pencegahannya yaitu aspek sosial, budaya, ekonomi, teknologi informasi, mental.
Langkah afirmasi skema bantuan khusus bagi perempuan, kepala keluarga, pekerja informasl, jumlah 3-5 orang, serta memberikan kesempatan kerja kreatif dari rumah.
Memastikan masyarakat mendapatkan kemudahan akses dan literasi teknologi komunikasi digital. ketersediaan teknologi dan informasi, layanan pengaduan kesehatan fisik dan mental, dana serta solusi pengaduan yang ramah dan aman selama masa pandemi COVID-19 ini dan merata di 34 Provinsi;
Menyebarluaskan informasi mengenai layanan yang tersedia dan hak-hak perempuan korban kekerasan, dengan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan disabilitas. Penyebarluasan ini termasuk melalui pemanfaatan media massa pemerintah seperti RRI dan TVRI nasional maupun daerah. Normal Baru secara daring maupun non daring bagi anak didik, terutama anak penyandang disabilitas;
Menjamin ketersediaan kebutuhan-kebutuhan pokok dan stabilitas harga, termasuk masker untuk kesehatan publik.
