Realisasi PBB Lampung Utara Capai 80 Persen
PRANATA RIANO
LAMPUNG UTARA - Realisasi pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pemerintah Kabupaten Lampung Utara hingga saat ini mencapai 80 persen. Dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah yakni senilai Rp4.201.753.696.
“Alhamdulillah capaian PBB kita meningkat 80 persen. Setelah sebelumnya dilakukan rapat dengan pihak-pihak terkait. Mudahan-mudahan di akhir tahun bisa terealisasi,” ujar Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah, Mikael Saragih, Senin (28/12).
Dia menyebut, dalam upaya menaikan pendapatan asli daerah khusus dari sektor PBB di masa mendatang. Pihaknya sudah menyiapkan beberapa langkah dan strategi. Dimana salah satunya melakukan kajian terhadap nilai jual objek pajak. Mengingat selama ini belum ada update atau peningkatan terhadap objek dimaksud.
"Sebagaimana amanat undang-undang dan Peraturan daerah selama tiga tahun itu boleh dilakukan. Insya Allah di tahun dengan kita mulai lakukan kajian," ucap Saragih.
Dia juga mengatakan bahwa realisasi sektor PBB mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.
Diketahui sebelumnya, dalam beberapa pekan lalu realisasi PBB dan perkotaan baru mencapai angka 68,8 persen dari target yang ditetapkan. Maka untuk mengatasi persoalan itu, pihaknya mengambil kebijakan untuk melakukan perpanjangan pembayaran PBB hingga tanggal 30 Desember 2020.
"Dengan mekanisme itu mudah-mudahan bisa terealisasi sesuai target dan mencapai angka 100 persen,” ujarnya.
Selain itu Saragih mengatakan, sejauh ini dari 23 kecamatan beberapa wilayah di Kabupaten Lampung Utara beberapa diantaranya sudah melunasi PBB nya. Dalam upaya mencapai target, salah satu cara untuk dapat lunas PBB pada suatu wilayah yakni dengan cara kerjasama bersama kepala desa.
Adapun beberapa wilayah di Lampung Utara yang sudah lunas PBB diantaranya Hulusungkai, Sungkai Selatan, Sungkai Tengah dan Sungkai Barat, serta Kecamatan Kotabumi.
Cara lain agar masyarakat dapat membayarkan PBB, dapat dilakukan oleh camat melalui cara intensifikasi konsentrasi, dengan menagih selama satu minggu.
“Semoga semua instrumen dapat bersinergi. Sehingga kecamatan semuanya dapat lunas PBB,” tandasnya.
