Protes ke Pemerintah Pusat, Puluhan Ribu Warga Wayharu Diinstruksikan Lakukan Gerakan Besar-besaran

PESISIR BARAT - Suntan Panji Negara Sai Batin Marga Belimbing, A. Zulqoini Syarif, menginstruksikan 27.900 lebih masyarakat yang ada di empat pekon (desa) di Wayharu untuk melakukan gerakan besar-besaran pada 3 Maret mendatang.

Empat Pekon tersebut yakni Wayharu, Bandardalam, Siringgading, dan Waytiyas, Kecamatan Bangkunat Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, yang merupakan masuk dalam wilayah adat Sai Batin Marga Belimbing.

Instruksi gerakan besar-besaran tersebut yaitu untuk melakukan gotong royong disepanjang badan jalan Sumberrejo-Wayharu yang saat ini kondisinya tertutup pepohonan kecil hingga nyaris tidak bisa lagi dilalui oleh kendaraan.

Hal itu ditegaskan Zulqoini mengatasnamakan Sai Batin Marga Belimbing, saat peresmian tower Base Transceiver Station (BTS) 4G menara telekomunikasi di Pekon Waytiyas kecamatan setempat, Jumat (20/1/2023) kemarin.

Menurut Zulqoini, instruksi gerakan gotong royong besar-besaran tersebut sebagai wujud protes warga Wayharu terhadap pemerintah pusat yang hingga kini tak kunjung memenuhi hak-hak masyarakat Wayharu sebagai bagian warga negara Indonesia.

"Pada tanggal 3 bulan 3 Tahun 2023 ini saya minta seluruh masyarakat yang ada di wilayah Wayharu untuk kompak menggelar protes kepada pemerintah pusat yang dilaksanakan dalam wujud gotong royong membuka kembali badan jalan Sumberrejo-Wayharu yang saat ini sudah tertutup kembali oleh pepohonan," tegas Zulqoini.

"Sebelumnya bentuk protes masyarakat Wayharu dengan cara melaksanakan upacara kemerdekaan RI 17 Agustus di jalan yang tak ubahnya kubangan," sambungnya.

Zulqoini meminta saat tiba waktunya semua masyarakat Wayharu untuk bersama-sama turun gotong royong dengan membawa peralatan meski hanya seadanya. "Bawa alat untuk gotong royong walaupun hanya bakul, karena tetap akan ada gunanya," pinta Zulqoini kepada masyarakat.

Sebelum tiba waktunya nanti, pihaknya sebagai Sai Batin Marga Belimbing tetap akan melakukan koordinasi dengan Polres Lampung Barat (Lambar), Polda Lampung, Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS). "Koordinasi tetap akan dilakukan, minimal lembaga penegak hukum dan lembaga terkaitnya mengetahui tentang kegiatan kita," lanjutnya.

Menurut Zulqoini, pihaknya juga akan meminta status jalan Sumberrejo-Wayharu diubah dari jalan patroli menjadi jalan desa atau pekon. "Dengan begitu, Pemkab Pesisir Barat  memiliki kewenangan yang lebih dalam hal penanganannya," tambah sosok pemilik Pulau Betuah tersebut.

Masih kata Zulqoini, aksi gotong royong tersebut juga merupakan bentuk tuntutan masyarakat kepada pemerintah ihwal persamaan hak sebagai  bagian dari masyarakat Indonesia.

"Kami hanya menuntut persamaan hak. Sampai saat ini kami sangat patuh untuk melaksanakan kewajiban kami kepada Negara ini, kami bayar pajak, kami mengikuti pemilu. Kami juga tahu batasan-batasan wilayah TNBBS, dan kami tidak pernah melanggar," ungkapnya.

"Kami hanya minta jalan 4 Meter saja agar kami bisa sejahtera dengan masyarakat lainnya yang sudah lebih dulu bisa menikmati infrastruktur yang maksimal. Sedangkan saudara kita disebelah sana bahkan mempunyai landasan pacu," tukasnya.