Polres Lebak Gelar ITK Online

BANTEN – Polres Lebak, Banten, menggelar Indeks Tata Kelola Online (ITK), Rabu, (21/04)

Pejabat sementara Kabagren Polres Lebak, AKP Sadimun mengatakan pengambilan data ITKO merupakan alat ukur bagi Polri.

“Untuk mengukur sampai sejauh mana pelaksanaan reformasi birokrasi yang sedang berjalan khususnya yang berkaitan dengan pelayanan Polri tehadap publik atau kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa tujuan diadakan kegiatan ini untuk meminta pendapat kepada masyarakat khususnya dari ekstern sampai sejauh mana pelaksanaan reformasi birokrasi Polri berjalan di Polres Lebak. Adapun untuk undangan yang hadir ada dua sesi.

“Pertama intern Polri di seluruh satker Polres Lebak dan yang sesi kedua undangan dari luar Polri diantaranya DPRD, Kejaksaan, Pengadilan kemudian dari instansi Pemda, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat serta Tokoh Pemuda yang ada di Kabupaten Lebak,” kata Sadimun.

Lebih lanjut ia mengatakan, dengan adanya kegiatan tersebut berharap pihaknya meminta masukan atau sarannya berkaitan dengan pelayanan Polri di wilayah Polres Lebak sehingga harapan kedepannya pelayanan publik Polres Lebak akan lebih baik lagi.

“Saran untuk masyarakat, silahkan datang ke Polres Lebak apabila memerlukan bantuan layanan Polri, kami akan melayani dengan maksimal,” tuturnya.

Sementara itu, petugas dari Badan Pusat Statistik (BPS), Ai Budiman menyatakan bahwa terkait kegiatan itu, Polri menugaskan BPS sebagai peneliti lokal.

“Jadi kita yang memandu jalannya pelaksanaan pengumpulan data tadi, kemudian menyusun perencanaannya, seperti apa metodenya dan di akhir nanti ada laporan bagaimana prosesnya? berjalan seperti apa?. Kegiatan ini sebenarnya sudah tahun kedua untuk di Lebak mulai 2020, sebenarnya Mabes Polri sudah dimulai dari 2016, namun belum menyeluruh di semua Polres baru beberapa Polda dan Polres tertentu,” ucapnya.

Ia menjelaskan bahwa pada 2021 ini hampir menyeluruh Polres yang ada di Banten melakukan ITKO, sehingga dari hasil kegiatan ini nanti akan mendapatkan yang namanya angka indeks tata kelola, disitu ada nilai terukur.

“Oh ini sangat bagus atau lambat maupun cepat dari nilai tersebut akan kita berikan kepada Polri, seperti apa masalah yang terjadi di Polres itu akan jadi masukan untuk mengambil kebijakan acuannya dari sini, mana yang harus dibenahi dan dipertingkatkan,” ujarnya.

“Dalam ITKO ini sama, sifatnya Objektif, komprenhensif dan bisa dijadikan alat ukur untuk melihat capaian, kinerja sudah sampai dimana, dan kenapa dilaksanakan setiap tahun karena kita ingin melihat apakah ada perubahan ataukah enggak apakah lebih bagus ataukah lebih jelek setidaknya minimal tetap stabil,” terang Ai.

Dia berharap dengan dilaksanakan ITKO ini pihaknya yang paling penting mendapat masukan yang objektif supaya yang dihasilkan nanti untuk pengambilan kebijakan yang tentunya kebijakan yang tidak salah, intinya dapat masukan yang bagus,objektif betul-betul menggambarkan kinerja di Polres.

Menurutnya, apapun yang dia sampaikan, apapun yang dihasilkan kalau data masukan yang diberikan oleh responden itu tidak bagus, maka kebijakan yang akan diambil para pemimpin di Polri pun pastinya tidak akan bagus otomatis yang terdampak masyarakat juga.

“Kalau misalkan kasarnya seperti ini ternyata disini masih banyak pungli ternyata para responden mengisi pungli udah gak ada atau hampir tidak ada, berarti Kapolres tidak perlu lagi ngingetin anak buahnya padahal di lapangan tidak seperti itu, tapi saya bersyukur Alhamdulillah Polda Banten indeks tata kelola ada di peringkat ketiga berkat dukungan semua,”pungkasnya.