Polres Lampung Utara Dalami Dugaan Penyimpangan Kasus BUMDes Kalibalangan

Polres Lampung Utara Dalami Dugaan Penyimpangan Kasus BUMDes Kalibalangan
Rapat Desa Kalibalangan permasalahan Bumdes | Foto: Istimewa

LAMPUNG UTARA - Polres Kabupaten Lampung Utara masih mendalami dugaan penyalahgunaan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kalibalangan, Kecamatan Abung Selatan.

Dana BUMDes tersebut belakangan diketahui dipakai oleh mantan Kepala Desa Kalibalangan, Husein.

Ketua BUMDes Kalibalangan, Agus Ardianto menjelaskan dirinya telah melaporankan dugaan penyalahgunaan itu ke pihak kepolisian pada 6 November 2023 lalu atau satu hari sebelum rapat bersama warga di aula desa setempat, bersama masyarakat, aparat dari tingkatan RT, LK, kepala desa sampai kepada BPD.

Kapolres Lampung Utara, AKBP Teddy Rachesna melalui Kasat Reskrim, IPTU Stef Boyoh membenarkan telah menerima laporan dari Ketua BUMDes Kalibalangan tersebut. Dan hingga saat ini petugas masih terus mendalami kasus itu, terkait ada tidaknya tindak pidana didalamnya.

Untuk itu memohon bersabar, sampai petugas berhasil membongkarnya. Termasuk kerugian didalamnya.

"Benar, telah kami terima laporan itu. Sesuai tanggal laporan diterima, atau 6 November 2023 lalu. Dan saat ini masih didalami, atau berproses," ujarnya singkat melalui aplikasi perpesanan, Rabu (15/11/2023).

Merujuk laporan pengaduan masyarakat kepada Polres Lampung Utara, kejadian berawal saat sang mantan kades bersama bendahara BUMDes, Mia Paramita mendatangi rumah Agus Ardianto pada 20 November 2022. Lantas, mengajaknya menarik uang sebesar Rp50 juta di salah bank BUMN di Kotabumi. Dengan alasan untuk modal badan usaha milik desa itu.

Keesokan harinya, terduga terlapor itu memberikan secarik kwitansi bermaterai serta surat pinjaman dengan tanda tangan dan materai.

"Semenjak hari itu, saya tidak mengetahui keberadaan uang tersebut. Dan selama menjadi ketua BUMDes, telah berulang kali menanyakan kepada beliau kapan uang tersebut bisa dikembalikan.  Namun, Bapak AHS tidak pernah menjawab, dan selalu mengalihkan pembicaraan," tambah Agus Ardianto dalam surat laporan tertulisnya.

Setelah beberapa waktu, mantan kades itu tidak menjabat dan dia diminta pertanggungjawaban oleh Pemdes yang baru. Karena ada pergantian kepala desa dan jajaran, disanalah Agus berkoordinasi dengan Inspektorat Lampung Utara.

Setelah tiga kali melakukan penagihan secara tertulis, sesuai saran inspektorat. Lantas, dirinya melaporkan kembali ke salah satu Irban dan memberikan saran “Silakan saudara untuk mengambil langkah hukum," terangnya menirukan penuturan salah satu Irban di Inspektorat Lampung Utara.

Agus berharap aparat penegak hukum (APH) dapat memproses laporan itu. Hingga uang milik masyarakat itu dapat segera kembali. Serta dimanfaatkan bagi kemaslahatan warga.

"Saya berharap Polres Lampung Utara segera memproses laporan saya ini. Sebab,  uang itu sudah lama digunakan oleh mantan kades tersebut, atau AHS," pungkasnya

Masyarakat Desa Kalibalangan, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara merasa diadu domba, terkait persoalan dugaan penyimpangan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terdahulu. Dari total dana penyertaan selama ini senilai Rp125 juta, namun kenyataan dilapangan asetnya jauh dari nilai tersebut. Sehingga dipertanyakan masyarakat, dan terakhir beredar informasi persoalan ini telah sampai ke ranah hukum.

Dengan adanya laporan, dari pengurus lama. Yakni Ketua BUMDes, Kalibalangan, Agus.

Ketua BPD Kalibalangan, Qodari menjelaskan penyimpangan itu diketahui setelah adanya LHP dari Inspketorat, terkait dugaan penyalah gunaan anggaran BUMDes. Dan yang menjadi pertanyaan, kenapa telah ada temuan namun tidak juga ditindak lanjuti.

"Dilaporkan kepada bupati, lantas bupati merekomendasikan kepada aparat penegak hukum (APH). Jangan seolah, kami masyarakat mau diadu domba dengan kades dan pengurus yang lama," ujarnya dalam rapat pembahasan penyelesaian masalah penyimpangan anggaran BUMDes tahun 2022 itu, Selasa, 7 November 2023, di Aula Kantor Desa setempat.

Semestinya, kata Qodari persoalan BUMDes itu ranahnya ialah pemerintah daerah. Sebab, telah jelas ada temuan dari hasil laporan hasil pertanggung jawaban (LHP), bahwasanya ada penyimpangan didalamnya.