Pjs Bupati Pesisir Barat Hadiri Rakor Penanganan Konflik

Pjs Bupati Pesisir Barat Hadiri Rakor Penanganan Konflik
Foto: Novan Erson/monologis.id

PESISIR BARAT – Pjs Bupati Pesisir Barat, Lampung, Achmad Chrisna Putra menghadiri rapat koordinasi (rakor) penanganan konflik sosial Tahun 2020, di Aula Rapat Hotel Sartika, Rabu (04/11).

Dalam sambutannya, Chrisna menyampaikan, pemerintah daerah berusaha mewujudkan ketertiban dan keamanan dalam dalam masyarakat, sesuai dengan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 Alinea ke 4 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

Siap siaga dan waspada dalam mengantisipasi segala bentuk ancaman yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa sangat penting dilakukan, untuk itu harus dilakukan upaya deteksi dini dan peringatan dini di daerah. Koordinasi sangat penting dilakukan dalam rangka mengantisipasi atau pencegahan timbulnya konflik sosial dalam masyarakat.

"Saya berharap melalui momentum ini pemerintah daerah, TNI, Polri, serta intansi terkait dapat bersinergi bersama dalam mempersiapkan langkah antisipasi sejak dini untuk menjaga stabilitas nasional di Pesisir Barat," ujar Chrisna.

Dia mengatakan dalam waktu satu bulan kedepan yaitu pada 9 Desember nanti akan dihelat Pilkada serentak.

"Atas nama Pemkab Pesisir Barat saya mengajak seluruh masyarakat Pesisir Barat untuk bersama-sama menyukseskan pelaksanaan hajat lima tahunan itu, hal ini sudah menjadi tugas kita bersama memastikan pelaksanaan pesta demokrasi tersebut dapat berjalan dengan baik, tertib, aman dan lancar," harap Chrisna.

"Kita bersyukur bahwa kondisi di Pesisir Barat saat ini masih dalam keadaan kondusif yang diharapkan kondisi ini tetap terjaga. Saya mengingatkan agar jangan sampai lengah, deteksi dini dan peringatan dini tehadap persoalan sekecil apapun, baik dari permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, sosial budaya, maupun permasalahan lain yang akan menjadi potensi konflik, untuk dipantau sejak dini," sambungnya," pungkasnya.