Pesisir Barat Raih WTP Lima Kali Berturut-turut, Ini Pesan Pj Sekkab
NOVAN ERSON
PESISIR BARAT-Kabupaten Pesisir Barat berhasil menambah rentetan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung.
Raihan WTP yang kelima secara berturut-turut itu diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Masmudi, dan diterima oleh Bupati Agus Istiqlal dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Agus Cik, disela-sela kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023, di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung, Jumat (3/5/2024).
Sementara Pj. Sekkab, Jon Edwar, ketika dimintai tanggapannya mengatakan keberhasilan meraih opini WTP menjadi sebuah harapan bagi Pemkab Pesisir Barat sebagai keberlanjutan atas raihan opini WTP di tahun-tahun sebelumnya.
"Alhamdulillah Pesisir Barat kembali menambah capaian opini WTP yang ke lima secara berturut-turut," ungkap Jon.
Kendati berhasil meraih WTP, menurut Jon, bukan berarti bahwa Pesisir Barat tidak lagi memiliki kekurangan. "Hanya saja justru kekurangan tersebut harus tetapi ditindaklanjuti sebagai bentuk komitmen Pemkab Pesisir Barat untuk menyelesaikan berbagai persoalan terkait kegiatan di Tahun Anggaran 2023," jelasnya.
Karenanya Jon berharap agar raihan WTP kali ini, tidak lantas membuat seluruh pihak yang terlibat diberbagai kegiatan dalam pembangunan Pesisir Barat menjadi berpuas diri.
"Justru sebaliknya agar bagaimana raihan WTP yang ke lima ini menjadi pemicu untuk terus berupaya meningkatkan kinerja agar Pesisir Barat bisa lebih baik dari tahun sebelumnya, sehingga penghargaan tersebut bisa terus dicapai oleh Pesisir Barat," pinta Jon.
Dalam upaya peningkatan kinerja dimaksud, Jon juga berharap dukungan dari semua pihak yang ada di Bumi Para Sai Batin dan Ulama itu. "Karena bagaimanapun keberhasilan meraih WTP bukan atas perjuangan seseorang atau kelompok. Akan tetapi berkat perjuangan semuanya, mulai dari tingkatan terendah sampai tingkatan tertinggi. Dari tukang sapu sampai di tingkat bupati," tandasnya.
"Untuk itu terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharapkan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan inovasi kegiatan dengan memanfaatkan segala potensinya dan keterbatasan ketersediaan anggaran yang dimiliki," tukas Jon.
