Pertumbuhan Ekonomi Tulangbawang Barat Menurun

TULANGBAWANG BARAT - Pertumbuhan ekonomi Tulangbawang Barat, Lampung, mengalami penurunan mencapai -1,32 persen akibat dampak pandemi COVID-19.

Hal itu disampaikan Bupati Tulangbawang Barat Umar Ahmad, didampingi Wakil Bupati Fauzi Hasan, dalam rapat paripurna DPRD dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tulangbawang Barat tahun anggaran 2020, Senin (19/04).

Menurut Umar, sebagaimana diketahui bersama sejak 2020 terjadi pandemi COVID-19. Bencana ini sangat mempengaruhi anggaran Kabupaten Tulangbawang Barat sehingga mengalami pemotongan sebesar 15,41%. Selain itu, alokasi belanja daerah diprioritaskan untuk penanganan pandemi COVID-19, yang terdiri dari kesehatan, jaring pengaman sosial, dan dampak ekonomi.

"Secara makro, capaian hasil pembangunan Kabupaten Tulangbawang Barat 2020 terdapat 5 penyampaian. Yakni, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulangbawang Barat 2016-2019 mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 5,42 persen. Namun, pada 2020 mencapai -1,32 persen. kendati demikian, laju pertumbuhan ini lebih baik jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan Provinsi Lampung sebesar -1,67 Persen," terangnya.

Kemudian, angka kemiskinan Kabupaten Tulangbawang Barat menurun mencapai sebesar 7,39 persen. Penurunan angka tersebut tidak terlepas upaya pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19 melalui program bantuan langsung PKH dan Program Maju dan Sejahtera (Mantra).

Selanjutnya, Indek Pembangunan Manusia (IPM) meningkat setiap tahunnya dan mencapai 65,97% pada tahun 2020. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) meningkat mencapai Rp39,95 juta per tahun, dan terakhir 5. Nilai Rasio Gini (ketimpangan) menurun setiap tahunnya mencapai angka 0,27% pada tahun 2020. 

"Perlu diketahui, pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Oleh karenanya dapat kami sampaikan sebagai berikut, realisasi pendapatan sebesar Rp865,45 miliar atau sebesar 98,32 persen dari target yang ditetapkan. Realisasi belanja daerah sebesar Rp916,32 miliar atau sebesar 95,43 Persen dari target yang ditetapkan, dan  realisasi penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp101,73 miliar atau sebesar 91,94 persen dari target yang ditetapkan," paparnya.

Lanjut Umar, kemajuan dan capaian pembangunan yang telah dicapai di berbagai bidang bukan semata kerja keras pemerintah daerah, namun merupakan kerja keras kita bersama. 

"Oleh karena itu, selanjutnya diharapkan Dewan dapat memberikan rekomendasi guna perbaikan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun-tahun berikutnya," imbuhnya.