Peringati Hari Pelajar Internasional, Mahasiswa Banten Bakar Ban dan Blokade Jalan

SERANG – Puluhan Mahasiswa membakar ban dan memblokade jalan di perempatan Ciceri, Kota Serang, Banten, Rabu (17/11).
Aksi tersebut dilakukan Gerakan Mahasiswa Pelajar Untuk Rakyat (GEMPUR) Banten dalam rangka memperingati Hari Pelajar Internasional yang diadakan setiap 17 November.
Massa aksi yang ikut bergabung berasal dari berbagai organisasi seperti GMNI, PMII, Kumala, Kumaung, KMS 30, Hamas, LMND, SWOT, dan HMI.
Aksi dimulai dari titik kumpul di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Massa aksi bergerak ke persimpangan Ciceri, Kota Serang.
Dalam tuntutannya, Mahasiswa menolak skema kampus merdeka, sarana dan prasarana pendidikan diperbaiki, aksesibilitas pendidikan dan fasilitas sekolah berkebutuhan khusus diperbaiki serta usut tuntas dugaan kasus korupsi pada pendidikan yang semakin akut.
“Masih banyak problematika di sektor pendidikan Indonesia. Mulai dari aksestabilitas pendidikan yang kurang memadai, penurunan angka partisipasi sekolah setiap tahunnya dampak dari sarana prasarana yang tidak memadai,“ kata korlap aksi, Muhammad Apri Arifiandi.
Dia juga menyinggung soal praktik korupsi yang masih menjadi permasalahan sektor pendidikan dan juga sektoral lainnya di Provinsi Banten.
“Contohnya terjadi beberapa bulan lalu mengenai pengadaan lahan UPTD Samsat malimping yang mengalami kerugian sebesar Rp850 juta hingga kesehatan (pengadaan masker) dengan kerugian Rp1.680 milyiar maupun tindak korupsi mark up atau penggelembungan harga (Hibah pondok pesantren bodong) dengan kerugian Rp66,280 milia serta dugaan korupsi pengadaan lahan SMKN 7 Tangerang Selatan yang di lakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten,” kata dia.
Selain itu, skema kampus merdeka dinilai masih rancu. Program Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di nilai kampus sebagai pasar liberal.
“Sektor pendidikan pun masih diliberalisasikan ini terbukti dengan adanya praktik komersialisasi, kapitalisasi dan privatisasi pendidikan Indonesia ini membuktikan bahwasanya negara berbisnis dengan rakyat dalam sektor pendidikan,” ujarnya.