Penghasilan Warga Menurun, Bantuan Pemprov Lampung Dinilai Hanya Wacana

BANDARLAMPUNG - Pandemi COVID-19 berdampak serius pada penghasilan masyarakat Bandarlampung, Provinsi Lampung. Seperti disampaikan Peni, warga Tanjungkarang Timur, Kelurahan Kotabaru.

Peni mengeluhkan penghasilan keluarga yang semakin menurun bahkan hampir tidak ada pemasukan lantaran suaminya hanya bekerja serabutan.

“Sulit banget mba nyari duit sekarang ini. Suami saya juga kan kerjanya serabutan. Biasanya masih ada tambahan belanja, sekarang karrna pendemi ini udah nggak ada pemasukan,”keluhnya kepada monologis.id, Rabu (22/04).

Peni juga mengaku belum tersentuh bantuan baik dari pemerintah provinsi selama pandemi ini.

“Belum pernah dapet mba. Ini baru di data aja sama RT. Nggak tau dari mana bantuannya yang jelas dimintain KK sama KTP,”jelasnya.

Ia berharap pemerintah memperhatikan rakyatnya karena dalam keadaan pandemi seperti ini banyak masyarakat yang sulit mendapatkan penghasilan.

Berbeda disampaikan Izzati Awanis juga warga Kotabaru. Menurutnya, terdapat 10 orang yang sudah didata RT untuk mendapat bantuan. “Iya ada 10 orang aja yang dianggap kurang mampu. Tapi ini bantuan dari pemkot dapat sembako sama uang kalau nggak salah,”jelasnya.

Sementara salah seorang sopir angkot jurusan Telukbetung-Tanjungkarang yang enggan disebut namanya juga mengeluhkan penghasilan yang menurun drastis dan belum mendapatkan bantuan dari pemerintah.

“Selama pandemi ini nyaris tidak ada penumpang. Sekalinya ada pun ketutup dengan setoran  untuk yang punya angkot. Sebelum ada pandemi bisa dapet Rp80 ribu per hari. Selama ada pademi Rp20-30 ribu per hari,”jelasnya.

Khusnul Aulia pemilik Laundry di daerah Telukbetung Utara juga mengaku belum mendapatkan bantuan dari pemerintah. “Kayanya belum ada apa-apa soal bantuan pemprov soalnya pendataan aja belum. Kita malah dapet bantuan dari perorangan gitu bukan dari pemerintah,”ujarnya.

Armayanti Ketua Solidaritas Sebay Lampung mengatakan bantuan sosial Provinsi Lampung belum sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

Menurutnya hal tersebut bisa dilihat dari tidak adanya bantuan sembako, maupun masker dan APD kepada produsen pangan berjualan di pasar tradisional yang mayoritas adalah perempuan. “Selain itu kelangkaan kesediaan pangan masyarakat seperti gula susah sekali mendapatkannya dipasaran. Jika ada harganya relatif mahal. Hal itu tentu berdampak pada pasokan pangan keluarga ditengah pandemi,”ujarnya.

Ia melanjutkan pemerintah Lampung menggadang-gadang wacana untuk menyalurkan bantuan 2,46 M untuk anggaran COVID-19, namun sampai hari ini bantuan sosial atau kebutuhan mendasar masyarakat Lampung belum juga sampai kepada masyarakat.

Menurutnya, dari pantauan solidartias perempuan sebay Lampung, untuk daerah rajabasa dan teluk betung belum mendapat bantuan dari pemerintah.