Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Masih Lemah
REDAKSI
BANDARLAMPUNG-Agar menjamin pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Lampung berjalan sesuai dengan tujuan dan rencana diperlukan pengawasan. Sayangnya, pengawasan masih lemah.
Kesimpulan ini disampaikan Ketua Umum DPP LSM Gamapela Tonny Bakri setelah melakukan kajian di 15 kabupaten kota di Lampung. Kajian difokuskan pada tahun anggaran 2022 dan 2023.
Tonny menemukan, masih banyaknya kebocoran anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Provinsi Lampung.
"Anggaran pemerintah daerah seharusnya dilaksanakan untuk pemenuhan kesejahteraan rakyat. Anggaran yang berasal dari pajak rakyat tidak seharusnya dimanipulasi," jelasnya, Sabtu (12-10-2024).
Tonny mengaku membuat program kerja khusus untuk membuat kajian kebijakan anggaran pemerintah daerah.
"Kajian kebijakan anggaran pemerintah daerah ini akan kami tindak lanjuti sebagai bagian dari kontrol kepada pemerintah daerah," tegasnya.
Upaya melaporkan ke aparat penegak hukum merupakan jalan terakhir, jika pemerintah daerah tidak bisa melaksanakan pembinaan kepada kepala dinas.
"Di tengah kelesuan ekonomi, seharusnya pemerintah daerah bisa mencari solusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Bukan malah sebaliknya memanfaatkan anggaran pemerintah daerah demi kepentingan oknum pejabat," sesalnya.
