Pengadaan Sarana Keselamatan Laut Harus Disesuaikan Kemampuan Anggaran

PESISIR BARAT – Plt Sekda Pesisir Barat, Lampung, Jalaludin sependapat dengan permintaan Wakil Ketua Komisi III DPRD setempat Aris Ikhwanda terkait pengadaan sarana keselamatan laut untuk menanggulangi musibah nelayan hilang atau hanyut saat mencari ikan ditengah lautan.

"Saya sependapat dengan apa yang menjadi permintaan DPRD Pesisir Barat melalui Wakil Ketua Komisi III, karena memang penanganan permasalahan nelayan hilang atau hanyut ditengah laut kedepannya harus lebih dimaksimalkan lagi," ujar saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (30/1/2023).

Jalaludin membenarkan jika Pesisir Barat memiliki wilayah perairan yang cukup luas. Di mana bentangan garis pantainya mencapai hingga 210 KM. Sehingga acapkali masyarakat nelayan terancam keselamatannya ketika tengah mencari nafkah ditengah lautan.

Menurutnya, pengadaan fasilitas dan penyediaan tenaga seperti kapal dan perahu dengan kualitas terbaik, tenaga mulai dari kapten kapal hingga penyelam andal, serta peralatan deteksi cuaca, Global Posityoning System (GPS), dan alat deteksi cuaca yang dibutuhkan masih sangat memungkinkan untuk bisa dilakukan secepatnya. Namun demikian, hal itu harus tetap menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

"Ya tergantung bagaimana dengan kemampuan anggaran yang tersedia nantinya. Namun untuk bisa diwujudkan pada APBD-Perubahan sangat tipis kemungkinan. Mungkin akan lebih tepat jika dilaksanakan melalui APBD murni Tahun 2024 nanti," terang Jalal.

Bahkan, lanjut Jalal, secara umum Pesisir Barat merupakan salah satu daerah yang sangat rawan terjadinya bencana. Mulai dari banjir, longsor, hingga potensi musibah kebakaran. "Artinya kita memang perlu melakukan penambahan peralatan  yang difungsikan untuk melakukan penanganan secara maksimal," lanjutnya.

"Jika itu dilaut seperti pengadaan perahu dan kapal dan tenaga penyelam yang handal serta memahami kondisi laut Pesisir Barat, serta fasilitas pendukung lainnya. Kalau itu didarat seperti penambahan alat berat eksavator saat terjadinya musibah longsor, hingga penambahan mobil pemadam kebakaran. Mengingat ada beberapa wilayah di Pesisir Barat yang cukup padat penduduk sehingga ketika terjadi musibah kebakaran bisa menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar," kata dia.

Jalal menandaskan pihaknya akan segera meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk segera melakukan perencanaan berkaitan dengan hal tersebut. "Jika memang memungkinkan, mari bersama-sama antara Eksekutif dengan Legislatif memperjuangkannya agar bisa diwujudkan secepatnya," tukas Jalal.