Pemkab Tulangbawang Barat Mediasi Sengketa Lahan PT HIM
Master Admin
TULANGBAWANG BARAT - Pemkab Tulangbawang Barat, Lampung, siap memediasi penyelesaian sengketa lahan tanah hibah dan tanah HGU PT Huma Indah Mekar (HIM).
Hal itu terungkap pada pertemuan Bupati Tulangbawang Barat Umar Ahmad, Forkopimda Tulangbawang Barat dan Tulangbawang dengan PT HIM dalam pembahasan sengketa lahan tanah hibah seluas 150 Ha dengan tim 13 warga Tiyuh (Desa) Penumangan, Tulangbawang Tengah.
Pertemuan tersebut digelar di Hotel Brugo Cottage, Komplek Islamic Center Kelurahan Panaraganjaya, Tulangbawang Tengah, Selasa (19/01) siang.
Menurut Umar Ahmad, wilayah Tulangbawang Barat yang memiliki lahan HGU luasnya hanya 5,5 persen dan itu selalu menjadi masalah atau sengketa.
“Maka dalam pertemuan silaturahmi ini, pihak Pemerintah Tulangbawang Barat yang didalamnya unsur Forkopimda siap membantu dalam hal penyelesaian secara mediasi,” ungkap Umar.
"Kita kembalikan ke PT HIM, apakah jalur mediasi atau jalur hukum. Pemkab Tulangbawang Barat sifatnya siap membantu untuk mendorong dalam penyelesaiannya dengan jalan terbaik. Selesai, damai dan aman demi Tulangbawang Barat ,” imbuh Umar.
Senada disampaikan Ketua DPRD Tulangbawang Barat Ponco Nugroho. Terkait sengketa lahan tanah Hibah 150 Ha tersebut perlunya komunikasi secara berjenjang untuk mendapatkan solusi dalam penyelesaiannya.
"Intinya DPRD Tulangbawang Barat siap memfasilitasi dalam hal mediasi agar permasalahan tersebut dapat selesai dengan masyarakat aman dan damai," katanya.
Sementara itu pihak manajemen PT HIM menjelaskan, perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan karet saat ini ikut serta mengentaskan kemiskinan dan pengangguran tentunya dengan mengerjakan karyawan sebanyak 1.118 orang.
"PT HIM juga tetap melaksanakan kewajibannya yaitu memberikan pembayaran PBB pada tahun 2019 sebesar Rp1,090 Miliar, dan di tahun 2020 juga melaksanakan kewajibannya memberikan pembayaran PBB sebesar Rp1,130 miliar," jelasnya.
Bahkan PT HIM juga selama ini berperan dalam melaksanakan mencerdaskan anak bangsa mempunyai sebuah Yayasan SMP Bina Desa yang ditempati oleh seluruh masyarakat penumangan, dan dari manapun secara gratis, sekolah ini mutlak dibiayai oleh manajemen PT HIM dan telah melaksanakan ujian berbasis komputer.
"Saat ini PT HIM mengalami sebuah musibah ataupun sebuah penguasaan lahan yang dikuasai oleh masyarakat yang mengatasnamakan tim 13 seluas 150 hektar," imbuhnya.
