Pemkab Pesisir Barat koordinasi dengan PLN Cari Solusi Minimalisir Kebakaran di Karyapenggawa

PESISIR BARAT-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat, Lampung, segera berkoordinasi dengan PT. PLN (Persero) dan Pemerintah Pekon Penengahan, Penggawa V Ulu Kecamatan Karyapenggawa, bahas langkah penanganan musibah kebakaran yang menjadi momok menakutkan bagi masyarakat.

Plt. Sekkab Pesisir Barat, Jon Edwar, ketika dikonfirmasi, Senin (19/6), mengatakan Pekon Penengahan dan Penggawa V Ulu merupakan wilayah yang tergolong kawasan padat penduduk dengan konstruksi bangunan umumnya berupa rumah panggung. Sejauh ini, pekon tersebut menjadi pekon paling sering terjadinya musibah kebakaran yang menimbulkan banyak kerugian terhadap masyarakatnya.

"Dalam beberapa bulan terakhir saja sudah dua kali terjadinya musibah kebakaran di kawasan tersebut yang menimbulkan kerugian hingga ratusan juta rupiah," ucap Jon.

Menyikapi hal tersebut, pihaknya akan mencoba melakukan beberapa upaya sebagai langkah meminimalisir potensi terjadinya musibah kebakaran yang menjadi ancaman menakutkan bagi masyarakat Pekon Penengahan dan Penggawa V Ulu.

"Kita (Pemkab Pesisir Barat-red) akan mencoba berkoordinasi dengan pihak PLN tentang bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat terkait perlu dilakukannya peremajaan instalasi dimasing-masing rumah penduduk," jelas Sekda

Mengingat, lanjut Jon, korsleting listrik hingga saat ini masih menjadi salah satu faktor besar penyebab terjadinya musibah kebakaran. "Dengan masyarakat diberi edukasi yang baik perihal perlunya dilalukan peremajaan instalasi listrik dimasing-masing rumah, mudah-mudahan masyarakat bisa memahami tujuan baik tersebut dan potensi terjadinya musibah kebakaran bisa diminimalisir," sambungnya.

"Mengingat umumnya pemukiman di wilayah tersebut adalah rumah-rumah yang sudah lumayan berumur dan kemungkinan instalasi dimasing-masing rumah juga sudah waktunya untuk dilakukan peremajaan," imbuh Jon.

Selain dengan PLN, pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan pemerintahan pekon di dua pekon tersebut guna membahas kemungkinan untuk dianggarkannya pengadaan instalasi listrik dan alat pemadam api melalui alokasi Anggaran Dana Desa (ADD)-Dana Desa (ADD-DD). "Minimal kita bisa pelajari bersama apakah peremajaan instalasi listrik dan pengadaan alat pemadam api memungkinkan untuk dianggarkan melalui ADD atau DD," ungkap Jon.

Masih kata Jon, selain dua langkah tersebut pihaknya juga akan mencoba memberikan pemahaman sekaligus imbauan kepada masyarakat tentang pentingnya dilakukan pengurangan kepadatan pemukiman dalam wilayah dua pekon tersebut. "Masyarakat juga harus bisa memahami pentingnya relokasi wilayah dengan kesediaan bagi masyarakat di dua pekon dimaksud untuk mulai membangun rumah hunian diluar dua pekon tersebut. Karena memang dua pekon tersebut merupakan salah satu wilayah kawasan padat pemukiman disepanjang wilayah Pesisir Barat," pungkasnya.

Ia menandaskan, dilain sisi Pemkab Pesisir Barat juga berupaya melakukan penambahan unit Pemadam Kebakaran (Damkar) dengan menyesuaikan kemampuan ketersediaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pesisir Barat.