Pemkab Pesisir Barat Ajukan Proposal Peningkatan Infrastruktur ke DPR RI BBWS Mesuji Sekampung
NOVAN ERSON
PESISIR BARAT-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat, terus bergerak cepat dalam upaya peningkatan infrastruktur di kabupaten terbungsu di Lampung itu.
Hari ini, Pj. Sekkab, Tedi Zadmiko, bertemu dengan Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat-Republik Indonesia (DPR-RI) Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung I, Mukhlis Basri, dan perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung, di Bandarlampung, Jumat (25-4-2025).
Pertemuan tersebut dalam rangka pengajuan proposal peningkatan dan penanganan infrastruktur di wilayah Pesisir Barat.
Saat dikonfirmasi melalui sambungan ponselnya Tedi mengatakan bahwa, Pemkab Pesisir Barat saat ini terus melakukan berbagai upaya peningkatan pembangunan infrastruktur.
"Salah satunya hari ini kita bertemu dengan anggota Komisi V DPR RI dapil Lampung I dan BBWS Mesuji Sekampung, dimana Pemkab Pesisir Barat mengajukan proposal yang berkaitan dengan infrastruktur seperti abrasi pantai, abrasi sungai, pembangunan jembatan, perbaikan bendungan," ungkap Tedi.
Tedi juga mengungkapkan bahwa keseluruhan proposal dimaksud yang saat ini sudah diterima, baik oleh Mukhlis Basri sebagai wakil rakyat di DPR RI, maupun BBWS Mesuji Sekampung diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat terwujud.
"Tentu kita berharap hal ini dapat ditindaklanjuti baik di DPR RI maupun BBWS Mesuji Sekampung. Terlebih keseluruhan proposal yang diajukan memang selaras dengan program Asta Cita Presiden, Prabowo Subianto tentang swasembada pangan dan ekonomi biru," lanjutnya.
Menurutnya, saat ini di Pesisir Barat sendiri terdapat beberapa titik wilayah pantai mengalami abrasi yang cukup parah dan kondisinya semakin mengancam area permukiman warga. Selain itu, juga terdapat bendungan yang mengalami kerusakan padahal memiliki fungsi cukup vital, sehingga menghambat masyarakat petani untuk bisa meningkatkan produksi padinya.
"Karenanya atasnama Pemkab Pesisir Barat sangat berharap usulan tersebut dapat diprioritaskan oleh kementerian terkait, khususnya dalam hal penganggaran sehingga permasalahan dimaksud dapat segera ditangani," pungkas Tedi.
