Pemkab Pesisir Barat Ajukan Pembangunan Sekolah Rakyat ke Kemensos
NOVAN ERSON
PESISIR BARAT-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat, Lampung, mengajukan program pembangunan Sekolah Rakyat ke Kementerian Sosial (Kemensos).
Pj. Sekkab Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, mengungkapkan bahwa hari ini Pemkab Pesisir Barat yang terdiri dari Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) bertolak ke Kemensos dalam rangka pemenuhan persyaratan program pembangunan Sekolah Rakyat.
"Hari ini kita berkunjung ke Kemensos dalam rangka mengajukan proposal program pembangunan Sekolah Rakyat di Pesibar, berikut dengan seluruh kelengkapan dokumen persyaratan juga sudah kita ajukan," ungkap Tedi, Rabu (23-4-2025).
Menurut Tedi, beberapa persyaratan tersebut diantaranya adanya bukti dukungan dari Bupati Pesisir Barat dalam bentuk disediakannya lahan beserta dengan bukti kepemilikan yang berada di Pekon Way Suluh dengan luas lahan mencapai 6,8 Hektare dan adanya akses jalan.
"Secara keseluruhan dokumen yang diajukan diverifikasi oleh tim gabungan, dimana tim dimaksud terdiri dari Kemensos, Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen-PU), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek)," paparnya.
Lebih lanjut Tedi menerangkan, dalam proposal tersebut Pemkab Pesisir Barat mengajukan 36 kelas dengan rincian 18 kelas untuk Sekolah Dasar (SD), sembilan kelas Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan sembilan kelas untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA).
"Sekolah Rakyat merupakan boarding school yang mengharuskan peserta didiknya tinggal di asrama lingkungan sekolah," terusnya.
Lebih jauh Tedi Zadmiko mengatakan, seluruh wilayah di Indonesia akan menerima program tersebut. Namun demikian, diharapkan agar Pesisir Barat bisa menjadi salah satu kabupaten yang diprioritaskan sehingga pembangunan Sekolah Rakyat di Pesisir Barat dapat terwujud di Tahun 2025.
"Jika memang Pesisir Barat terverifikasi untuk dibangun di Tahun 2025, untuk persyaratan lanjutan seperti Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta persyaratan lainnya akan disediakan sesegera mungkin," lanjut Tedi.
"Kita berharap agar kedepannya dalam hal rekrutmen tenaga pendidik bisa lebih memberdayakan masyarakat Pesisir Barat, khususnya para guru yang sudah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG), begitu juga dengan tenaga administrasi, hingga keamanan bisa lebih memberdayakan masyarakat Pesisir Barat yang memiliki kompetensi," sambungnya.
Ditandaskannya, secara keseluruhan pembiayaan pada sekolah tersebut, termasuk peserta didik dengan perkiraan mencapai 1.000 pelajar akan dibiayai oleh pemerintah pusat melalui Kemensos.
"Pada waktunya nanti, tentu kita berharap melalui sekolah tersebut mampu menciptakan generasi penerus yang unggul, cerdas, dan memiliki akhlak yang baik," pungkas Tedi.
