Pemerintah Maybrat Respon Aspirasi Pencari Kerja

MAYBRAT - Massa yang tergabung di dalam Forum Peduli Pencaker (FPP) Kabupaten Maybrat, Papua Barat, menggelar unjuk rasa di depan kantor bupati setempat terkait hasil CPNS formasi 2018.

Aksi tersebut disambut baik oleh Wakil Bupati Paskalis Kocu, Sekda Ferdinandus Taa, Asisten Dua Engelbertus Turot, Kapolres Sorong Selatan AKBP Sahat, pejabat LO Polres Maybrat Kompol Winarto, Kapolsek Aifat Iptu Nugraha Didi,  Danramil Aifat, serta sejumlah pejabat lainnya di lingkup pemda Maybrat

Dibawah kordinator aksi Yulianus Saa dan Nelson Kocu, massa aksi membawa 8 point pernyataan sikap kepada pemerintah Maybrat. Delapan poin tersebut diantaranya;

Pertama, meminta Bupati Kabupaten Maybrat membatalkan penerimaan CPNS 2018 yang dinilai cacat hukum

Kedua, Bupati Kabupaten Maybrat harus umumkan hasil CPNS 2018 sesuai dengan perbandingan kepala BKD yang lama dan kepala BKD yang baru,

Ketiga, Bupati Kabupaten Maybrat harus meminta pertanggungjawaban hasil tes CPNS 2018 kepada BKD kab. Maybrat sebagai penyelenggara teknis

Keempat, Bupati Kabupaten Maybrat harus mengumumkan hasil sesuai dengan hasil Men-PAN-RB pada tanggal 30 Juli 2020

Kelima, Bupati Kabupaten Maybrat harus menyelenggarakan CPNS formasi 2019/2020 di ibukota Kabupaten Maybrat

Keenam, Bupati Kabupaten Maybrat harus memprioritaskan formasi CPNS formasi 2019/2020 sesuai dengan hak dasar orang asli Maybrat

Ketujuh, dari 6 poin diatas, massa memberikan waktu kepada Bupati Maybrat untuk menindaklanjuti hal-hal ini dengan sesingkatnya terhitung mulai dikeluarkan pernyataan tersebut

Kedelapan, Bupati Kabupaten Maybrat jika tidak menindaklanjuti hal ini, massa akan melanjutkan hal ini ke ranah hukum sesuai undang-undang yang berlaku

Penyataan sikap tersebut langsung ditanggapi Wakil Bupati Maybrat Paskalis Kocu.

“Aspirasi ini kami terima, akan kami tindaklanjuti, Pak Bupati sementara ini ada agenda di Manokwari dengan gubernur dan seluruh bupati Papua Barat. Terkait urusan nasib pencari kerja, Pak Bupati akan kembali 4 atau 5 hari kedepan setelah urusan selesai. Nanti kami infokan kembali kepada para pencaker sekalian," ujar Paskalis.

Menanggapi aksi tersebut, Kapolres Sorong Selatan, AKBP Sahat mengatakan, jika ada bukti terkait hasil CPNS tersebut boleh saja dilaporkan ke pihak kepolisian

"Nanti kami akan menyelidiki apakah benar ada permasalahan atau tidak, apabila ada unsur pidana dalam kelulusan, maka hasil kelulusan bisa dianulir, jadi itulah langkahnya, biar adik-adik paham yang penting itu sesuai dengan aturan," tutup Kapolres.

Tuntutan aksi massa tersebut juga mendapat tanggapan baik BKPSDM Kabupaten Maybrat

Laporan BKPSDM, berdasarkan hasil pertemuan Bupati Maybrat Bernad Sagrim bersama Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dan Bupati se-Papua Barat menyatakan;

Pertama, pengumuman CPNS formasi 2018 bagi daerah yang sudah diumumkan, tetap berjalan dan diproses lebih lanjut, sementara daerah yang belum mengumumkan tetap menunggu hingga usai pertemuan Men-PAN-RB dan Presiden RI pada tanggal 6 sampai 7 Juli untuk mengakomodir kuota OAP 80% dan Umum 20%.

Kedua, rencananya akan ditunjuk perwakilan pencaker untuk diikutkan ke Jakarta dengan agenda membawa aspirasi dari pencaker formasi 2018 Kabupaten Maybrat sebanyak 4 orang perwakilan dari Ayamaru, Aitinyo, Aifat, dan Yumases yang terdiri dari 1 orang perwakilan formasi guru, 1 orang perwakilan formasi kesehatan, dan 2 orang formasi umum masing-masing 1 sarjana, 1 mewakili SMA. Diusahakan 2 laki-laki dan 2 perempuan

Ketiga, Untuk tes formasi 2019/2020 yang akan datang, terutama akan lebih diakomodir peserta CPNS formasi 2018 yang tak lulus.