Pemerintah Harus Antisipasi Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok

Pemerintah Harus Antisipasi Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok
Ketua Komisi V DPR Aceh, Falevi Kirani

ACEH - Di tengah mewabahnya covid-19  beberapa hari terakhir membuat sebahagian masyarakat terlihat panik. Banyak warga dengan latah memborong sembako karena kekhawatiran bila sewaktu-waktu lock down diberlakukan.

“Mereka (masyarakat) telah memiliki stok kebutuhan yang cukup, sebagai dampak langsung dari panic buying ini telah terjadi kelangkaan dan pelonjakan harga sembako di pasaran. Misalnya, gula yang sebelumnya di pasar hanya dijual Rp13 ribu/kg sejak hari ini mulai merangkak naik hingga mencapai harga Rp22ribu/Kg,” kata Ketua Komisi V DPR Aceh, Falevi Kirani, Selasa (24/03).

Selain itu, kenaikan harga dan kelangkaan sembako juga bisa disebabkan oleh penyelewengan pendistribusian seperti penimbunan yang mungkin saja dilakukan oleh pihak-pihak tertentu memnfaatkan krisis yang sedang kita hadapi.

“Merespon hal ini pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipatif yang kongkrit agar tidak terjadi persoalan sosial baru di tengah krisis yang diakibatkan oleh wabah covid-19 yang sedang kita hadapi. Kondisi ini jika terus berlangsung maka akan semakin menyengsarakan rakyat di tengah ancaman wabah covid-19,” lanjut Falevi.

Dia mendesak Pemerintah Aceh sesegera mungkin mencari solusi dan langkah antisipatif untuk merespon  melonjaknya harga sembako tersebut.

“Misalnya dengan melakukan operasi pasar guna memastikan harga sembako tetap stabil dan stoknya tersedia dengany cukup,” ungkapnya.

Meminta Disperindag Aceh untuk menindak tegas dengan mencabut izin usaha bagi pengusaha yang melakukan pelanggaran berupa mempermainkan harga atau  jika nantinya kedapatan dengan sengaja melakukan penimbunan sembako untuk dijual dengan harga lebih tinggi di atas harga pasar.

“Pemerintah membatasi agar setiap warga hanya dibolehkan membeli sembako dengan jumlah yang wajar untuk sekedar memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sehingga tidak ada yang membeli secara berlebihan yang berujung pada kelangkaan dan melonjaknya harga,” imbuhnya.

Pemerintah juga harus segera membuka call center untuk menerima pengaduan dari masyarakat jika nantinya terjadi pelonjakan harga sembako di atas kewajaran atau juga melaporkan jika ada warga yang mengetahui adanya penimbunan barang oleh pihak-pihak tertentu.

“Saya berharap apa yang disampaikan agar dapat segera ditindak lanjuti,  dalam hal ini pemerintah harus hadir, karena ini menyangkut hajat hidup rakyat Aceh,” pungkasnya.