Pemerintah Aceh Lambat, APDESI Gelar Konsolidasi

ACEH UTARA - Kebijakan physical distance yang dijankan di Aceh tidak berjalan efektif karena berbagai hal. Kondisi ini seperti merakit bom waktu dimana satu sisi kehidupan sosial ekonomi hancur akibat tindakan yang setengah-setengah. Sementara covid-19 terus bergerak menghantui masyarakat.

Ha itu ditegaskan Ketua Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Aceh Utara Abu Bakar, Sabtu (28/03).

“Menyikapi bahwa sampai hari ini belum ada langkah konkrit dan menyeluruh yang diambil oleh pemerintah Aceh, bahkan undangan duduk membahas realokasi anggaran oleh DPRA tidak dipenuhi oleh Plt Gubernur, APDESI Kabupaten Aceh Utara merasa perlu untuk melakukan konsolidasi ke seluruh Aceh dengan melibatkan seluruh pemerintahan Gampong (Desa),” ungkap Abu Bakar.

Sebagai langkah awal, APDESI kab Aceh Utara menyambut baik dan mendukung sepenuhnya tahapan yang ditawarkan oleh Gerakan Rakyat Bersatu Melawan Korona seperti yang pernah diberitakan di media ini kemarin.

“Bahwa kita perlu melakukan rapid tes massal kepada masyarakat Aceh untuk memastikan siapa yang positive terjangkit copid 19. Kemudian kita akan mengirim yang positive ke rumah sakit khusus yang mengisolasi pasien covid-19, dimana gedung wali Nanggroe menjadi alternative rumah sakit dimaksud,” kata dia.

Selanjutnya APDESI juga mendukung tawaran ke tiga yang ditawarkan oleh Gerakan Rakyat Bersatu Melawan Korona bahwa perlu segara dilakukan Lock Down atau pembatasan keluar masuk wilayah Aceh kecuali bagi kebutuhan pangan dan medis.

Para geuchik atau kepala desa punya tanggung jawab besar guna mengontrol masyarakat di kawasannya masing-masing. Mari bersatu seluruh Geuchik di Aceh. Mohon masukan juga dari semua pihak menyangkut juknis yang bisa dipakai oleh pemerintahan desa menyangkut pemakaian dana desa untuk penanganan dan pencegahan covid-19 agar tidak menjadi persoalan dikemudian hari.