Pemdes Negara Agung Gelar Musyawarah Penyampaian Laporan Akhir Tahun
RIKI PURNAMA
LAMPUNG UTARA-Pemerintahan Desa (Pemdes) Negara Agung, Kecamatan Sungkai Jaya, Lampung Utara, menggalar musyawarah penyampaian akhir tahun di balai desa setempat, Selasa (19/12/2023).
Hadir pada kegiatan tersebut Camat Sungkai Jaya, Pendamping Desa, Kapolsek, Ketua BPD, tokoh masyarakat dan aparatur desa serta masyarakat desa setempat.
Kepala Desa (Kades) Negara Agung Salamun menegaskan, musyawarah digelar guna memastikan transparansi dalam pengelolaan dana desa (DD).
Dia menjelaskan bahwa pengelolaan DD 2023 telah dirangkum dalam laporan penyampaian akhir tahun agar dapat diketahui seluruh masyarakat.
"Di tahun 2023 selain pembangunan insfrastruktur berupa pembukaan Badan Jalan 950 M x 5 M di dusun 01 sampai dusun 04, rehab jalan Lapen 597 M x 3 M dusun 01 sampai dusun 03 dan pembangunan gorong - gorong juga pembagian BLT DD selama 12 bulan penuh," jelas Salamun.
Salamun juga menambahkan bahwa DD 2023 juga digunakan untuk pembayaran insentif Linmas, Guru Ngaji, Imam Masjid, operator desa dan operator SikNG selama 12 bulan.
"Namun bagi perangkat desa masih terdapat honor yang belum disalurkan karena terkendala Anggaran Dana Desa (ADD) melalui Pemkab Lampura belum ada pencairan bahkan informasi terakhir terdapat 3 bulan terakhir ditahun ini (2023) dipastikan dibayar pemkab tahun depan," imbuh Salamun.
Ditempat yang sama, Sekretaris Kecamatan Sungkai Jaya, Alfasah mewakili camat mengatakan kesadaran diri warga untuk berkoordinasi ke kantor desa apabila terdapat permasalahan, dan bukan ke tempat lain sehingga dapat diketahui apa yang menjadi jalan keluar seperti terkait bantuan warga.
"Dan tak kalah penting adalah merawat hasil pembangunan insfrastruktur yang telah dibangun melalui dana desa terlebih lagi dimusim penghujan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya seperti perawatan fasum sumur bor, drainase dan jalan lingkungan," jelas Alfasah.
Sekcam juga mengapresiasi Pemdes Negara Agung yang telah memberikan laporan pertanggungjawaban dalam musyawarah secara gamblang dan transparan kepada masyarakat.
Sementara itu Pendamping Desa Riko juga memastikan bahwa ditahun mendatang penggunaan DD tetap diprioritaskan dalam penanganan kemiskinan ekstrim dengan maksimal 25 persen dari pagu anggaran.
"Bagi warga yang tidak mampu maka dipastikan BLT DD tetap diperpanjang ditahun 2024, selain itu fokus DD juga pada program ketahanan pangan, pencegahan Stunting, Bantuan permodalan dan operasional pemerintah desa," pungkas Riko.
