Diperkirakan Butuh Anggaran Rp75 Miliar, Pembangunan Jalan Wayharu Masih Tunggu Izin TNBBS

Diperkirakan Butuh Anggaran Rp75 Miliar, Pembangunan Jalan Wayharu Masih Tunggu Izin TNBBS
Kabid Bina Marga, Andrian Sani | Foto: Novan Erson/monologis.id

PESISIR BARAT-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat, Lampung, hingga saat ini masih terus melakukan berbagai upaya agar terbitnya izin dari Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS) untuk membuka keterisoliran wilayah empat pekon yang ada dalam wilayah Wayharu Kecamatan Bangkunat yaitu Pekon Wayharu, Bandardalam, Siringgading, dan Waytiyas.

Diperkirakan total anggaran yang dibutuhkan untuk peningkatan badan jalan jalur patroli menuju Wayharu dan pembangunan jalan lingkar didalam wilayah Wayharu mencapai Rp75 Miliar.

Kabid Bina Marga, Andrian Sani, mendampingi Plt. Kepala DPUPR, Murry Menako, saat dikonfirmasi diruang kerjanya, Selasa (9/5/2023), mengatakan bahwa jika Pemkab Pesisir Barat-TNBBS bisa bersama-sama menyepakati penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) hingga terbitnya izin peningkatan jalur patrol Sumberrejo-Wayharu. Maka DPUPR bisa untuk langsung merealisasikan peningkatan badan jalan hingga dalam bentuk Base B.

“Saat ini kita (DPUPR) benar-benar masih terhambat oleh izin dari TNBBS,” jelas Sani.

Menurut Sani, jika izin dari TNBBS berhasil diterbitkan, maka pelaksanaan peningkatan badan jalan bisa langsung dimulai. Bahkan, pengerjaan infrastruktur jalan lainnya didalam di empat pekon yang masuk dalam wilayah Wayharu juga bisa mengikuti.

“Setidaknya jika ditotalkan anggaran yang kita butuhkan untuk pembangunan jalan Wayharu secara keseluruhan menghabiskan dana sekitar Rp75 Miliar untuk peningkatan badan jalan jalur patroli sepanjang 4,8 KM dan pembangunan jalan lingkar yang menghubungkan empat pekon didalam Wayharu dengan total sepanjang 16,5 KM,” ungkap Sani merincikan.

“Dengan jumlah sungai yang harus dibangun jembatan sebanyak tujuh. Empat didalam kawasan TNBBS dan tiga lainnya masuk dalam wilayah Wayharu,” paparnya.

Menurut Sani, tentu pembangunan yang membutuhkan anggaran sedemikian besarnya, dapat diwujudkan dengan sistem bertahap dalam setiap tahun anggaran.

“Tidak mungkin bisa terwujud sekaligus. Dengan dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pembangunan infrastruktur jalan Wayharu bisa kita realisasikan bertahap,” jelasnya.

Masih kata Sani, pada dasarnya Pemkab Pesisir Barat melalui DPUPR sangat serius dalam hal melakukan peningkatan badan jalan di jalur patroli menuju Wayharu. Hal itu dibuktikan dengan komitmen Pemkab Pesisir Barat pada Tahun 2022 lalu yang mengalokasi anggaran sebesar Rp4 Miliar untuk peningkatan badan jalan di jalur patroli persisnya mulai dari Jembatan Sungai Waycanguk hingga batas akhir TNBBS.

“Namun sayangnya anggaran tersebut tidak direalisasikan terkendala izin dari TNBBS. Akhirnya pada saat itu TNBBS hanya memberikan izin rehabilitasi dua jembatan, itupun dilakukan secara manual,” pungkasnya.

Pihaknya berharap agar permasalahan izin dari TNBBS untuk peningkatan badan jalan di jalur patroli bisa segera diterbitkan. Sehingga upaya Pemkab Pesisir Barat untuk mewujudkan harapan masyarakat Wayharu membuka keterisolirannya bisa dilaksanakan.

“Akses jalan adalah hal yang paling diidamkan masyarakat di empat pekon di Wayharu sejak zaman sebelum Indonesia merdeka,” tukasnya.