Pembahasan Dampak Kebocoran Gas PT Medco E&P Malaka Dinilai Ambyar
Master Admin
ACEH TIMUR – Pertemuan PT Medco E&P Malaka, Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) dengan perwakilan masyarakat lingkar tambang blok A yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur tidak menghasilkan suatu rekomendasi atau keputusan yang kongkrit. Bahkan pertemuan tersebut dinilai lari dari subtansi masalah.
Hal itu diungkapkan perwakilan lingkar tambang M. Nuraqi selesai pertemuan di gedung DPRK, Jumat (09/07).
“Kita sangat kecewa terhadap hasil rapat evaluasi DPRK Aceh Timur karena tidak melahirkan suatu rekomendasi dan keputusan apapun,” ujar Nuraqi.
Seharusnya, kata Nuraqi, selevel forum resmi dengan menghadirkan pihak PT Medco E&Malaka, BPMA, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Aceh Timur bisa menjawab persoalan yang terjadi dampak dari ekplorasi gas alam di Blok A.
“Kita juga sangat kecewa terhadap beberapa anggota dewan, karena kami melihat dewan terkesan tidak serius dan kurang mampu menyerap aspirasi terkait dinamika yang berkembang dalam pertemuan tadi,” tukasnya.
Senada disampaikan Nasruddin, bahwa pertemuan tersebut tidak seperti yang diharapkan. Padahal warga menginginkan pertemuan tersebut bisa mendapatkan solusi.
“Kita ingin tau langkah-langkah konfrehensif apa yang akan dilakukan oleh PT Medco setiap ada persoalan seperti ada bau gas dampak dari kegiatan ekplorasi,” tuturnya.
“Ini sangat ironis, mereka sebenarnya bukan tidak paham tentang mitigasi atau menjaga keselamatan masyarakat dan lingkungan, karena mereka telah pengalaman, tapi kenapa di Blok A tidak dilakukan management emergensi respons,” timpal Nasruddin.
Ia berharap pada pertemuan berikutnya, pihak Medco bisa mempresentasikan prosedure penanganan risiko, evakuasi dan pengelolaan keluhan masyarakat sesuai rekomendasi BPMA yang disampaikan deputy dukungan bisnis BPMA.
Dalam pertemuan tersebut Afrul Wahyuni selaku deputi dukungan Bisnis BPMA mengatakan bahwa, selama ini sistem di Medco sudah ada tapi tidak dilaksanakan sehingga tidak terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang baik dari pihak Perusahaan dengan Pemerintah maupun masyakat Aceh Timur khususnya yang berada di sekitar areal tambang.
"Seperti contoh dikatakan sudah ada 40 hektar lahan tidak produktif yang bisa dikelola dengan program CSR perusahaan juga sudah jadi catatan kita untuk diperhatikan, namun itu juga tidak dilaksanakan. Jadi saya katakan di Medco sistemnya sudah ada, tapi orangnya yg salah tidak melaksanakan apa yang sudah menjadi catatan rekomendasi kita," tegasnya.
