PDIP Lampung Desak Pemprov Lanjutkan Pembangunan Kotabaru
Master Admin
BANDARLAMPUNG – Usai penanaman pohon di Kotabaru, Lampung Selatan, pengurus DPD beserta jajaran Fraksi PDI Perjuangan Provinsi Lampung menyempatkan diri mengunjungi bangunan kantor DPRD dan kantor Gubernur Lampung yang mangkrak bertahun-tahun.
Kondisi bangunan yang dianggarkan melalui APBD ini sangat memprihatinkan. Selain tidak terawat, aset Pemprov Lampung ini juga banyak yang rusak. Diketahui, khusus untuk pembangunan kantor Gubernur Lampung di Kotabaru telah menghabiskam anggaran hampir Rp600 miliar lebih.
Melihat kondisi bangunan yang rusak parah, anggota DPR RI asal Lampung I Komang Koheri angkat bicara. Dia mendorong Pemprov Lampung untuk melanjutkan kembali pembangunan Kotabaru yang telah menghabiskan anggaran sampai Rp1,5 Triliun, yang terdiri dari pembebasan lahan, pembuatan jalan akses hingga pembangunan beberapa gedung.
Apalagi, pemerintah pusat juga mendukung keberadaan Kotabaru sebagai pusat pemerintahan Provinsi Lampung dengan adanya gerbang tol Trans Sumatera.
Dia pun mengusulkan, agar beberapa dinas seperti kehutanan, pertanian dan pekerkebunan, sudah mulai di pindah ke lahan Kotabaru.
"Apalagi tahun ini wacananya pemperintah pusat akan membuat kebun raya di sekitar lahan Kotabaru, kesempatan ini pun bisa diambil oleh Pemprov Lampung," kata dia.
Jika kebun raya ini dilaksanakan, dia pun menyarankan Pemprov Lampung agar mencontoh Pemprov Jawa Barat. Sudah mulai membebaskan lahan untuk membuat hutan kota.
"Pemprov harus inisiatif ke kementrian untuk menyakinkan membuat perkantoran dengan suasana hutan seperti di Bandung," kata dia.
Sementara, anggota Komisi 1 DPRD Lampung, Watoni Nurdin menambahkan, pihaknya sudah berulang kali mempertanyakan janji Gubernur Lampung Arinal Djunaidi yang akan melanjutkan pembangunan Kotabaru. Diketahui, pembangunan Kotabaru merupakan gagasan Pemerintah Provinsi Lampung di era kepemimpinan Gubernur Lampung Sjchroedin ZP.
Pembangunan ini terhenti ketika M.Ridho Ficardo menjabat sebagai Gubernur Lampung. Dengan kondisi bangunan yang hancur dan tidak terawat seperti saat ini akan di butuhkan lebih banyak lagi anggaran untuk perbaikan.
