Musrenbang RKPD Bandarlampung 2024, Eva Dwiana Minta Dukungan Provinsi di Sektor Pembangunan dan UMKM

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024 di aula gedung Semergou, Komplek Pemkot Bandarlampung, Kamis (9/3/2023).

Musrenbang RKPD  tersebut mengusung tema “Pemantapan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan, Ekonomi, SDM yang Berkualitas serta Polhukam yang Inklusif dan Berkelanjutan”  dibuka Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Fahrizal Darminto.

Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana mengatakan tujuan dari Musrenbang ini untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan RKPD serta sinkronisasi agenda pembangunan.

Disamping itu, ia juga mengatakan Musrenbang ini menjadi media interaktif bagi stakeholder untuk memberikan saran serta rekomendasi kebijakan dalam mendukung implementasi program kegiatan serta anggaran yang ada di Kota Bandarlampung.

"Harapan kita semua masukan dan saran untuk Kota Bandarlampung, sehingga Kota Bandarlampung bisa masuk 10 besar tingkat nasional," ujarnya.

Dalam menghadapi dinamika pembangunan yang cukup kompleks, Eva berharap adanya kerjasama yang baik serta dukungan dari Provinsi Lampung sehingga Kota Bandarlampung bisa meningkat terutama dalam sektor pembangunan serta sektor UMKM.

Sementara, Sekdaprov Fahrizal mengatakan bahwa berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam penguatan ekonomi pasca pandemi COVID-19, dapat dilihat dari berbagai capaian indikator pembangunan yang menunjukkan trend positif pada tahun 2022 lalu.

Hal tersebut terbukti dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung di tahun 2022 yang bergerak naik dan tumbuh positif mencapai 4,28% jauh lebih baik dibanding di tahun 2021 yang hanya mencapai 2,79%.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kota Bandarlampung tahun 2022 sebesar 4,95% tumbuh positif dibanding tahun 2021 yaitu sebesar 3,07%.

Menurutnya, hal tersebut merupakan dukungan positif sehingga menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.

Selanjutnya, Fahrizal menyampaikan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Lampung di tahun 2022 sebesar 4,52%, sedangkan TPT Kota Bandarlampung tahun 2022 adalah 7,91% lebih tinggi dari Provinsi Lampung.

Dia berharap dengan meningkatnya minat investasi saat ini di Kota Bandarlampung dalam sektor jasa dan perdagangan akan menjadi solusi serta alternatif untuk membuka banyak lapangan pekerjaan baru.

Fahrizal juga menyampaikan bahwa tingkat kemiskinan Provinsi Lampung telah turun yang dimana pada tahun 2021 mencapai 11,67% turun mencapai 11,44% pada Tahun 2022.

Sedangkan untuk Angka Kemiskinan Kota Bandarlampung Tahun 2022 sebesar 8,21%, lebih baik dari capaian Provinsi Lampung sebesar 11,44%.

Dia mengatakan bahwa upaya Penurunan Angka Kemiskinan ini menjadi salah satu fokus dan tantangan yang harus menjadi perhatian kita bersama dalam mewujudkan masyarakat sejahtera untuk Rakyat Lampung Berjaya.

Selain itu, Fahrizal menyampaikan bahwa Rasio Gini Provinsi Lampung pada periode 2021 hingga 2022 menunjukkan angka tren menurun dari 0,314 menjadi 0,313, sedangkan untuk Rasio Gini Kota Bandarlampung Tahun 2022 sebesar 0,369 memiliki angka yang lebih tinggi dari Rasio Gini Tahun 2021 sebesar 0,344.

Ia berpendapat hal tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Kota Bandarlampung semakin besar.

Fahrizal mengapresiasi langkah Pemkot Bandarlampung yang berfokus pada pengembangan sektor UMKM dalam mengatasi ketimpangan tersebut.

"Mudah-mudahan ini menjadi suatu solusi sehingga kalau UMKM kita meningkat, sebagaian masyarakat akan mendapatkan manfaat. Artinya ekonominya tumbuh, lapangan kerja meningkat," ujarnya.

Selanjutnya, Fahrizal juga menyampaikan bahwa pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia yang ditunjukkan dengan angka IPM pada tahun 2022 Provinsi Lampung mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan sebesar 0,55 poin menjadi 70,45, sedangkan IPM Kota Bandarlampung tahun 2022 sebesar 78,01 dan termasuk kategori tinggi.

"Saya berharap Bandarlampung dapat terus meningkatkan terhadap capaian IPM yang ada dalam upaya mendongkrak capaian IPM Provinsi Lampung," ujarnya.

Dari capaian-capaian pembangunan tersebut, Fahrizal berpesan agar dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 dapat benar-benar memperhatikan data-data makro dan kondisi sosial yang terjadi serta terus meningkatkan prestasi untuk capaian-capaian yang lebih baik.

Ia juga menyampaiakan beberapa pilar pembangunan yang perlu disinergikan oleh Kota Bandarlampung, yaitu Pilar infrastruktur dan pengembangan wilayah, Pilar ekonomi yang meliputi pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa dengan penguatan sektor ekonomi kreatif dan digitalisasi ekonomi serta penguatan peran Kota sebagai pendukung pembangunan sektor pariwisata di Provinsi Lampung.

Selanjutnya, Pilar sosial yang meliputi peningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat melalui peningkatan pelayanan Kesehatan masyarakat, Pilar Hukum dan Pemerintahan yang meliputi strategi penguatan Reformasi Birokrasi melalui Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Fahrizal mengapreasiasi langkah Pemkot Bandarlampung yang sedang memangun Mall Pelayanan Publik dan ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung akan terus mendorong Kabupaten lain untuk memiliki Mall Pelayanan Publik demi memudahkan masyarakat.

Selanjut, ia menjelaskan bahwa Pilar Lingkungan juga diperlukan dengan meliputi usaha dalam meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup agar masyarakat dapat menikmati lingkungan yang lebih baik, bersih dan indah.

Sebagai informasi, Pemerintah Pusat telah menyusun tema RKP Tahun 2024, yaitu “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Selaras dengan tema tersebut, Provinsi Lampung juga telah menetapkan   tema  RKPD Tahun 2024 yaitu “Pemantapan Transformasi Ekonomi Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Menuju  Rakyat Lampung Berjaya”.

Fahrizal berharap akan terus ada sinergi antara pemerintah Kota, Provinsi maupun Pusat sehingga dapat saling mendukung capaian pembangunan.