Mahasiswa Tuding Banyak Mafia di Program BPNT Pandeglang
RANU NUGRAHA
PANDEGLANG - Aliansi Mahasiswa dan Pemuda (AMP) Kabupaten Pandeglang geruduk Kejaksaan Negeri setempat soal carut marutnya supplier program Bantuan Non Pangan Tunai (BNPT) yang diangap memangkas hak masyarakat penerima manfaat.
Puluhan massa tersebut terdiri dari Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Indonesia (GPMI), Jaringan Pemuda Mahasiswa Indonesia (JPMI), Assosiasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (AGMI), Himpunan Aksi Mahasiswa dan Pemuda (HAMPA)
Pimpinan GPMI Kiki Badhrul Hakiki mengutuk keras perusahaan supplier Persekutuan Komanditer (CV) Kenzi One Indonesia karena diangap telah memangkas hak masyarakat dengan memberikan komoditas pangan yang tidak layak dikonsumsi.
"CV Kenzi One Indonesia sebagai supplier program bantuan pangan telah cacat. Perusahaan tersebut diketahui menyuplai sejumlah telur busuk bagi masyarakat penerima manfaat program bantuan pangan di Pandeglang," kata Kiki dalam orasinya di depan kantor Kejari Pandeglang, Banten, Rabu (24/02).
Kiki mendesak Kejari bertindak tegas terhadap supplier tersebut.
"Masyarakat kita ini sudah miskin jangan lagi di hisap. Oleh sebab itu kedatangan kami kali ini meminta kepada Kejari Pandeglang tegas terhadap perusahaan lintah darat yang menghisap masyarakat. Masyarakat kita ini sudah miskin jangan lagi di hisap," pungkasnya.
Dia juga mengungkapkan, pemerintah daerah harus berani membersihkan mafia penghisap program BPNT atau BSP di Pandeglang. “Ada mafia yang bermain pada program bantuan pangan di Pandeglang sehingga masalah pada program ini masih saja terus bergejolak,” ujarnya.
Kiki menegaskan, untuk membersihkan mafia bantuan pangan di Pandeglang perlu komitmen bersama pemda dengan aparat penegak hukum (APH).
Menurutnya, Bupati Pandeglang harus juga melihat persoalan mafia pada bantuan pangan yang sangat merugikan masyarakat. Membersihkan mafia bantuan pangan harus jadi ajang pembuktian kepada masyarakat Pandeglang bahwa Irna Narulita-Tanto selaku Kepala Daerah sangat konsen kepada kesejahteraan masyarakat sesuai dengan janji pilkada Desember lalu.
Dalam Aksi serupa, Hidayat Presidium JPMI mendesak DPRD Pandeglang melalui Komisi IV dan Dinas Sosial segera memanggil Direktur CV Kenzi One Indonesia guna memberikan efek jera terhadap perusahaan yang menghisap masyarakat.
"Persoalan yang terjadi harus segera disikapi oleh seluruh pihak terkait. supplier yang memotong hak masyarakat harus segera diberikan sanksi tegas," teriaknya dalam orasi.
Hidayat memberi waktu satu minggu kepada pemda untuk memanggil Direktur CV Kenzi One Indonesia. “Apabila tidak ada pemanggilan maka jangan salahkan masyarakat apabila akan ada badai manusia mengepung alun-alun Kabupaten Pandeglang,” ancam Hidayat.
"Masyarakat Pandeglang sudah cerdas, mereka sadar haknya dipotong oleh supplier, oleh karena itu jangan sampai amarah masyarakat dipancing dengan sikap Pemerintah yang acuh terhadap persoalan ini," tutup Hidayat.
