Legislatif Eksekutif Tulangbawang Barat Sepakat Sahkan APBD 2020
Master Admin
TULANGBAWANG BARAT - Eksekutif dan Legislatif Kabupaten Tulangbawang Barat, Lampung sepakat untuk mengesahkan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020.
Itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Tulangbawang Barat dalam rangka pembicaraan tingkat II atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tulangbawang Barat Tahun Anggaran 2020.
Kegiatan tersebut dipusatkan di Ruang Rapat utama DPRD setempat, Selasa (22/06).
DPRD Kabupaten Tulangbawang Barat menyetujui atas laporan hasil pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 yang disampaikan Bupati pada Paripurna 02 Juni 2021 lalu.
Dimana secara garis besar, substansi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tulangbawang Barat 2020 antara lain yakni.
Pendapatan Daerah Rp865.445.745.442,98, Belanja Daerah Rp938.706.379.987,48, Transfer Rp857.977.440,00, Defisit sebesar Rp74.118.611.984,50, Penerimaan Pembiayaan Rp137.922.726.986,92, Pengeluaran Pembiayaan Rp12.955.079.172,00, Surplus sebesar Rp124.967.647.814,92.
Sementara Neraca per 31 Desember 2020 terdiri atas, jumlah Aset Rp2.004.905.073.372,87, jumlah Kewajiban Rp202.035.588.649,73 dan jumlah Ekuitas Dana Rp1.802.869.484.723,14.
Terkait laporan Arus Kas per 31 Desember 2020 adalah, Saldo Kas Awal Rp55.003.523.200,92, Arus Kas dari Aktivitas Operasi Rp181.116.016.510,98, Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non-Keuangan Rp255.234.628.495,48, Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Rp69.964.124.614,00, Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non-Anggaran Rp167.890.937,30, dan Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2020 Rp50.849.035.830,42.
"Kepada semua pihak yang telah melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban tersebut, kami mengucapkan terimakasih, dan hasil kesepakatan pada hari ini akan ditindaklanjuti untuk disampaikan pada tingkat Provinsi," kata Ketua DPRD Ponco Nugroho.
Menanggapi itu Bupati Umar Ahmad menyampaikan, dengan disahkannya Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, maka hal ini semakin memperkuat legitimasi atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2020, dimana sebelumnya BPK telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Pengesahan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 sekaligus pula memberi pijakan hukum yang kokoh bagi keberlanjutan pelaksanaan APBD Kabupaten Tulangbawang Barat pada tahun anggaran berikutnya," ujarnya.
Menurutnya pihaknya menyadari bahwa pelaksanaan APBD Tahun 2020 masih jauh dari sempurna, dan karenanya berbagai saran dan masukan yang telah diberikan oleh DPRD merupakan bekal yang sangat berharga bagi jajaran Pemerintah Daerah untuk lebih maksimal dalam pemerintahan, melaksanakan tugas-tugas pembangunan, dan kemasyarakatan.
"Kepada seluruh jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat, mari terus lanjutkan tugas dan tanggung jawab kita dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan kinerja yang lebih baik dari waktu ke waktu," imbuhnya.
